SBY: Masalah BP Migas Penting & Sensitif Bagi Investasi

Jakarta - Presiden SBY sudah mengetahui soal putusan MK yang membubarkan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (BP Migas). Presiden SBY mengatakan masalah itu menyangkut hal sensitif dan penting.

"Tentang BP Migas, sebelum pelantikan para dubes, masalahnya penting, sensitif, investasi dan dunia usaha, nanti saya akan menjelaskan," kata Presiden SBY di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/11/2012).

Menurut SBY pembubaran BP Migas adalah masalah penting, sensitif, dan ada implikasi yang luas pada dunia investasi dan usaha.

"Pemerintah bergerak cepat dan nanti dalam pertemuan yang saya pimpin langsung, akan saya jelaskan kepada rakyat melalui saudara-saudara," ungkapnya.

Seperti kita ketahui, uji materi beberapa pasal dalam UU Migas yang diajukan ke MK oleh Din Syamsuddin (PP Muhammadiyah), KH Hasyim Muzadi (NU), DR Rizal Ramli dan sejumlah ormas keagamaan dan tokoh nasional lainnya, sebagian dikabulkan oleh MK.

Antara lain pasal 11 ayat (1), pasal 20 ayat (3) dan pasal 49, yang menjadi payung hukum keberadaan BP Migas, yang memiliki kewenangan mengelola sumber daya alam (minyal dan gas bumi) serta biaya cost recovery (pengembalian biaya eksplorasi) sekitar USD 15 miliar. Dana ini dikelola secara tidak transparan, dan dinikmati oleh perusahaan-perusahaan asing.

"Teman-teman wartawan kalau ingin mendengar respons saya mengenai putusan MK tentang BP Migas nanti sebelum pukul 15.00 WIB sore nanti, sebelum pelantikan para dubes," ujar SBY.

(mpr/hen)