Investasi Infrastruktur RI Jauh Tertinggal Dibanding China dan India

Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengakui investasi untuk infrastruktur masih sangat rendah yaitu 4,5%. Padahal besaran investasi infrastruktur yang ideal yaitu sebesar 5% untuk pertumbuhan ekonomi 7%.

Bahkan, realisasi investasi tersebut masih jauh dibandingkan sesama negara berkembang yaitu China dan India.

Armida menyebutkan saat ini belanja modal pemerintah yang digunakan untuk pembiayaan infrastruktur sekitar Rp 188 triliun atau 2 persen dari PDB. Namun, setelah ditambah dengan pembiayaan dari pihak Pemda, swasta, dan BUMN maka investasi tersebut mencapai Rp 385,2 triliun atau 4,51 persen dari PDB.

Sementara itu, pada tahun 2013, lanjut Armida, belanja infrastruktur dari APBN naik menjadi Rp 203,9 triliun atau 2,3% dari PDB. Untuk total investasi diperkirakan hanya terdapat tambahan yang tidak begitu signifikan hanya mencapai Rp 438,1 triliun atau 4,7 persen.

"Kalau kita lihat ada tren peningkatan yang cukup signifikan APBN untuk belanja KL. Tapi komponen lain, relatif tidak terlalu meningkat signifikan," ujar Armida dalam seminar MP3EI, di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (26/11/2012).

Jika dibandingkan dengan negara emmerging country lain seperti China dan India, Armida menyatakan investasi infrastruktur Indonesia masih sangat jauh tertinggal. Sejak tahun 2009, investasi infrastruktur di India sudah di atas 7% dari PDB dan China sejak tahun 2005 sudah mencapai 9-11% dari PDB.

"Pertumbuhan investasi kita 10-11% tapi khusus infrastruktur kita masih belum cukup untuk mendorong lebih tinggi. China sudah di atas 9 persen, India pada 2005 sudah 4 persen, 2010 sekitar 7 persen," ujarnya.

Menurut Armida, standard belanja infrastruktur untuk mencapai pertumbuhan sekitar 7% yaitu sebesar 5%. Namun, jika ingin mencapai pertumbuhan 7-9% sesuai dengan skema MP3EI maka dibutuhkan belanja infrastruktur sebesar 7% dari PDB.

"Tahun 2014 kita ingin minimal 7 persen pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya dari pemerintah tapi semua pihak. Kalau mau, pertumbuhan ekonomi 7 persen, gapnya masih tinggi, masih dibutuhkan tambahan belanja infrastruktur di atas Rp 100 triliun," tandasnya.

(nia/dru)