Ingin Bebas Korupsi, Jejak Keuangan Calon Pejabat dan Bos BUMN Harus Bersih

Jakarta - Kalau petingginya bersih, maka korupsi sudah diberantas separuh. Ini yang menjadi perhatian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar pejabat negara dan juga direksi BUMN diisi orang yang rekem jejak keuangannya bersih.

Wakil Kepala PPATK Agus Santoso mengatakan, seleksi pengisian jabatan pimpinan lembaga-lembaga pemerintahan dan BUMN sangat penting untuk membangun budaya bersih anti korupsi. PPATK ingin memelopori perekrutan ketat calon pejabat eselon I di lembaganya, dengan mengecek rekam jejak keuangan calon pejabatnya.

Saat ini PPATK tengah melakukan proses seleksi pengisian pejabat eselon I, yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberantasan, dan Sekretaris Utama PPATK.

Agus menyatakan, PPATK memelopori proses pengisian jabatan eselon I dengan cara penawaran terbuka terbatas (open bidding limmitted) untuk menjaring SDM terbaik untuk duduk di level pimpinan PPATK.

"PPATK memelopori penyelenggaraan proses rekrutmen 3 jabatan eselon I dengan cara penawaran terbuka terbatas. Tujuannya agar diperoleh kader pimpinan lembaga yang terbaik, yaitu Bertintegritas, Kompeten, dan Bersih. Sampai dengan tahap penulisan makalah, ada 12 calon untuk memperebutkan 3 kursi eselon I di PPATK," tutur Agus kepada detikFinance, Sabtu (15/12/2012).

"Saya mengharapkan agar jajaran pemerintah bisa mengikuti pola pengisian jabatan eselon I-nya seperti PPATK, yaitu dengan pola open bidding (penawaran terbuka), lalu diseleksi kompetensi teknisnya, kompetensi perilakunya, kesehatan fisik dan mentalnya, serta dicek rekam jejak penugasannya serta rekam jejak transaksi kekuangannya," imbuh Agus.

Dikatakan Agus, ada beberapa lembaga pemerintahan dan lembaga negara yang akan melakukan proses rekrutmen jabatan-jabatan tinggi yang strategis seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan BI (Bank Indonesia)

"Lembaga-lembaga strategis sudah semestinya memastikan faktor integritas calon petinggi-petingginya," ujar Agus.

Seiring dengan surat ederan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun ini, Agus menyatakan, sudah ada beberapa kementerian yang mengirimkan nama-nama calon pejabatnya untuk dimintakan rekam jejak keuangannya dan dicek oleh PPATK.

"Pengecekan rekam jejak transaksi keuangan merupakan proses penting untuk memastikan bahwa pejabat tersebut clean rekam jejak keuangannya. Dengan hanya merekrut pimpinan-pimpinan lembaga yang bersih dan berintegritas, maka kita akan lebih cepat dalam membangun zona kerja anti Korupsi," cetus Agus.

(dnl/dnl)