Pengusaha Keluhkan Repotnya Birokrasi Ketimbang Pungutan Liar

Jakarta - Praktik pungutan liar masih menjadi hambatan dunia usaha. Namun, ternyata praktik pungli belum seberapa jika dibandingkan ketidakpastian hukum dan birokrasi yang berbelit-belit.

Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia bidang Industri Perdagangan dan Logistik Natsir Mansyur saat dihubungi detikFinance seperti dikutip, Senin (24/12/2012).

"Pungli ini bagian daripada dinamika bisnis, tapi pungli itu tidak seberapa banyak kalau dibandingkan dengan birokrasi yang berbelit-belit," ungkap Natsir.

Dia menambahkan, hitungan kerugian dari pungli hanya terbatas pada kerugian materi saja, sedangkan birokrasi dan perizinan mencakup kerugian materi dan akan banyak waktu yang terbuang.

Selain itu, besaran kerugian materi dari pungli jalanan yang mayoritas terjadi di sepanjang Jalur Pantai Utara (Pantura) dapat dihitung, namun menurut Mansyur kerugian birokrasi tak dapat diprediksi.

"Kalau pungli kita masih bisa hitung sekian pos 10 ribu. Katakanlah. 50 ribu setiap pos. Kalau birokrasi itu tidak diprediksi. Yang paling banyak menyusahkan itu birokrasi pemerintah," jelasnya.

Selain itu, Natsir memaparkan solusi untuk meminimalisir pungli jalanan adalah dengan mempercepat proyek Double Track dan Pemberlakuan atura truk besar lewat pantura.

"Sudah dari tahun-tahun lalu kita bilang itu segera dipercepat," pungkasnya.

(zul/dru)