Wamen ESDM Siap Dihujat Soal Larangan BBM Subsidi untuk Mobil Dinas

Jakarta - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini siap terima kementeriannya disalahkan terkait program pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Pengendalian ini dilakukan terhadap kendaraan dinas pemerintah yang berlaku awal tahun ini.

"Kami sih terima saja disalahkan," ungkap Rudi kepada detikFinance, Kamis (10/1/2013)

Ia menegaskan, jika tidak ingin disalahkan Kementerian lebih baik tidak membuat program apapun. Ia mengatakan jika ada pihak yang menghujat maka cukup diterima dengan hati terbuka.

"Kalau tidak mau disalahkan ya tinggal jangan membuat program apapun He . He . He . . Hujatan selalu kita terima dengan hati terbuka," paparnya.

Sebelumnya, Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Bambang Brodjonegoro mengatakan, kebijakan pembatasan BBM subsidi yang digembar-gemborkan Kementerian ESDM tahun lalu tidak maksimal dampaknya. Bahkan volume konsumsi BBM subsidi jebol dan anggaran yang dikeluarkan makin besar.

Jika menengok kepada tahun lalu, sudah ada beberapa skema pengendalian yang dijalankan Kementerian ESDM. Seperti, pelarangan mobil dinas pemerintah, BUMN dan BUMD dalam mengkonsumsi BBM bersubsidi lewat sistem stiker. Kemudian melarang kendaraan operasional di wilayah tambang dan perkebunan mengkonsumsi BBM subsidi. Namun kebijakan ini tidak membawa dampak kepada penghematan konsumsi BBM subsidi.

"Jangan cuma sekedar janji, mau mengendalikan ini itu, tapi tidak ada efeknya," cetus Bambang.

Pada tahun lalu, pemerintah harus melakukan 2 kali penambahan kuota BBM bersubsidi. Awalnya, disediakan kuota BBM subsidi 40 juta kiloliter (KL), kemudian dilakukan penambahan 4,04 juta KL, dan ditambah lagi sebesar 1,2 juta KL sehingga realisasi tahun lalu adalah 45 juta KL.


(hen/hen)