Jokowi Minta Buruh Jangan Bandingkan UMP DKI dengan Daerah Lain

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui UMP DKI 2014 sebesar Rp 2,441 juta. Jokowi meminta agar buruh tidak membandingkan besaran UMP DKI tersebut dengan daerah lain.

Jokowi mengatakan, Pemprov DKI telah membuat beberapa kebijakan yang bertujuan untuk meringankan biaya kebutuhan hidup warganya. Seperti penerbitan Kartu Jakarta Sehat (KJS), Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan rumah susun bagi warga.

"Tolong ini dibedakan dengan daerah lain ya. Kita jangan dibanding-bandingin dengan daerah yang lain karena kita sudah memberikan pengurangan beban di sisi itu. Beda dong dengan daerah lain. Di komponen itu kan mesti ada biaya untuk kesehatan, pendidikan, transportasi, perumahan dan lain-lain. Jadi dari situ," ujar Jokowi di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2013).

Terlebih, lanjut Jokowi penetapan UMP DKI 2014 ini berdasarkan hasil dari keputusan rapat Dewan Pengupahan yaang di dalamnya terdiri dari unsur pengusaha dan buruh. Namun sayangnya, rapat dewan pengupahan pada 30 Oktober kemarin tidak dihadiri oleh unsur buruh.

"Jadi itu bukan hitungan-hitungan saya, yang Kebutuhan Hidup Layak (KHL) itu juga hitung-hitungannya bukan dari saya. Dan ini kan sudah ditetaopkan oleh dewan pengupahan, jadi bukan hitung-hitungan Jokowi," tegasnya.

Mantan Wali Kota Solo ini pun mengaku siap jika mendapat penolakan dari para buruh. Menurutnya itu semua adalah resiko dari kebijakan yang ditetapkannya.

"Dulu dimaki-maki sama pengusaha juga tidak apa-apa. Sehingga kalau sekarang ada maki-maki lagi dari buruh saya kira itu resiko," katanya.

(jor/dru)