Bisakah RI Lepas Ketergantungan Impor Sapi dari Australia?

Jakarta - Hubungan diplomatik Indonesia dan Australia saat ini memanas, karena aksi penyadapan sejumlah pejabat Indonesia termasuk Presiden SBY oleh Australia. Apakah pemerintah berani mengambil langkah penghentian kerjasama perdagangan, termasuk penghentian impor sapi dari Australia?

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan, aksi penyadapan yang dilakukan oleh Australia tak bedanya dengan pengkhianatan yang dilakukan seorang kawan dekat.

Bukti penyadapan yang terjadi, secara langsung melunturkan kepercayaan dari kedua negara bertetangga ini. "Ini akan berdampak terhadap hubungan kerjasama antar dua negara. Saya berpendapat, kalau ini berlangsung cukup lama dan tidak disikapi oleh yang berbuat salah, maka akan sangat berdampak pada hubungan kerjasama ekonomi kita," kata Gita di Senayan Golf, Jakarta, Rabu (20/11/2013).

Tapi pertanyaannya, apakah Indonesia bisa melepaskan ketergantungan mengimpor sapi asal Australia? Menurut Gita, saat ini memang pemerintah tidak mudah melepaskan kebutuhan pasokan daging sapi dan sapi dari Australia terkait stabilitas harga di dalam negeri.

Artinya, bila tiba-tiba impor sapi dari Australia harus dihentikan, maka kelangkaan di dalam negeri akan terjadi, dan harga daging melonjak lagi. Saat ini sistem impor sapi Indonesia menggunakan sistem country base, yang artinya impor hanya bisa dilakukan dari suatu negara. Kebetulan negara yang dipilih hanya Australia dan Selandia Baru saja.

Bila impor dari Australia ditutup, maka masih ada sumber impor dari Selandia Baru. Namun, pasokan sapi Selandia Baru tidak sebanyak Australia, ini yang jadi persoalan.

Indonesia bisa saja mencari sumber baru, yakni Brasil dan India. Namun saat ini, tidak semua sapi Brasil dan India terbebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK). Indonesia bisa saja memilih daerah khusus di Brasil dan India untuk jadi sumber sapi, namun sistem impor dalam UU peternakan harus diubah menjadi zone base.

Prinsip zone based, memungkinkan Indonesia bisa mengimpor dari negara yang belum bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) seperti Brasil dan India namun hanya di daerah tertentu yang dinyatakan steril.

Sebelumnya Aturan Zone Based dalam UU No 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan dengan UUD. Hingga kini Indonesia masih menganut prinsip Country Based artinya harus impor daging dan sapi hidup harus dari negara yang bebas PMK.

"Kita harus perjuangkan UU Peternakan untuk direvisi dan lakukan importasi dari manapun agar proses dan biayanya lebih efektif dan efisien," jelas Gita.

(dnl/hen)