Bisa Nggak Sih Rencana Ahok Hapus Subsidi BBM di DKI Terlaksana?

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta lewat Wakil Gubernur DKI Basuki T. Purnama (Ahok) berencana menghapus subsidi BBM di ibu kota. Apakah kebijakan ini bisa dilakukan?

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Ali Mundakir mengatakan, dalam undang-undang disebutkan, seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan BBM subsidi.

"Bunyi aturan perundang-undangannya seperti itu, setiap warga negara di Indonesia berhak atas subsidi BBM termasuk warga Jakarta terlepas warga tersebut miskin atau kaya, mampu atau tidak mampu," ungkap Ali kepada detikFinance, ditemui di sela acara Pertamina Energy Outlook 2014 di Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Selasa (17/12/2013).

Ali mengatakan, apabila BBM subsidi hanya dihapuskan di Jakarta, maka warga Jakarta yang tak setuju bisa menggugat Pemprov.

"Jika ada aturan yang menghapuskan BBM subsidi khusus di Jakarta, itu pasti sangat mudah digugat, dasarnya mereka berhak semua, tidak boleh ada diskriminasi," tutup Ali.

Pekan lalu Ahok mengatakan, Pemprov DKI ingin mengurangi macet dan menahan laju pertambahan kendaraan dengan mencabut subsidi BBM.

"Kita mau berencana subsidi BBM dicabut dari DKI, setelah bus umum cukup, tinggal cabut," kata Ahok.

Menurut Ahok, tak perlu peraturan khusus untuk mencabut BBM bersubsidi di Jakarta. Pemprov DKI hanya tinggal berkoordinasi dengan Kementerian ESDM. Bila kebijakan ini terlaksana, maka tidak akan ada lagi BBM subsidi di ibu kota.

"Karena paling besar subsidi salah satunya di DKI. Kita minta ke ESDM untuk di DKI disetop, ini pusat. Nggak perlu aturan, tinggal bilang Pertamina nggak kirim," kata Ahok.

Rencana ini muncul karena masih mudah menemukan kendaraan yang seharusnya tak menggunakan BBM bersubsidi namun tetap menggunakannya. Salah satu contoh yang diambil Ahok adalah mobil murah.

"Makanya mobil murah jadi apa? Katanya Kementerian Perindustrian mobil murah nggak pakai BBM subsidi, mana di lapangan? Ya kan?!" kata Ahok.

Ahok menjelaskan, rencana ini akan dilanjutkan dengan pembatasan jalur yang bisa dilalui kendaraan bermotor. Sehingga dana yang digunakan untuk subsidi bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.

"Sudahlah, sekarang kita buat aturan yang jelas. Nanti uangnya bisa bantu infrastruktur untuk kereta api atau apa gitu," tutup Ahok.

(rrd/dnl)