Jokowi dan Armida Bahas Proyek Monorel, Ini Hasilnya

Jakarta - Gubernur Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana beserta jajarannya. Salah satu yang dibahas adalah soal proyek monorel. Apa hasilnya?

Deputi Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dedi Priatna yang hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, PT Jakarta Monorail selaku pembangun proyek monorel, harus memberikan jaminan (performance bond) kepada Pemprov DKI Jakarta minimal 1% dari nilai proyek.

Jaminan itu dimaksudkan untuk berjaga-jaga bila proyek ini mangkrak di tengah jalan. Dedi mengatakan, sesuai peraturan pemerintah, di Indonesia pembangunan proyek infrastruktur harus memberikan jaminan berkisar 1%-5% dari nilai investasi.

"Mereka (Jakarta Monorail) menawar 0,5%. Kalau praktik di Indonesia itu 1-5%. Kenapa? Kalau memang dianggap bonafit sekali itu 1%, kalau berisiko sekali investornya itu 5%," kata Dedi saat ditemui di Kantor Bappenas dekat Taman Suropati, Menteng, Jakarta, Rabu (5/3/2014).

Dedi menjelaskan, performance bond ini untuk memberikan jaminan kepada pemerintah DKI Jakarta. Jaminan diberikan agar PT Jakarta Monorail melancarkan proyeknya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui, yang tertuang di dalam kontrak.

"Performance bond itu apa? Kalau mereka kabur atau default, tidak mengerjakan kewajibannya maka itu jaminan 5% itu jadi milik pemerintah. Katakanlah Rp 15 triliun. Itu 5%-nya itu Rp 750 miliar. Itu jadi jaminan DKI kemudian kalau mereka apa-apa, jadi milik DKI, Rp 750 miliar. Itu duit semua," kata Dedi memaparkan.

Hal itu dirasa perlu karena untuk mencegah adanya cidera janji dalam sebuah proyek infrastruktur.

"Artinya, investor juga akan sangat berhati-hati untuk menyelesaikan proyek itu sesuai waktunya karena kalau tidak dia akan kehilangan Rp 750 miliar. Itu yang disebut jaminan," tambahnya.

Masih menurut Dedi, pemerintah baik pusat atau DKI Jakarta akan segera memutuskan berapa besaran performance bond yang akan ditetapkan bagi PT Jakarta Monorail. Yang pasti, bukan 0,5% seperti yang diiinginkan pihak Jakarta Monorail.

"Saya terangkan praktiknya di Indonesia itu 1-5%. Oh jadi saya boleh dong 1%? Boleh, 1,5%? Boleh Pak. Tapi Jakarta Monorail menawarnya 0,5%, kalau 0,5% nggak boleh karena di bawah 1%," jelas Dedi.

(zul/dnl)