Program Ekonomi Prabowo-Hatta: 1 Desa Dapat Rp 1 Miliar/Tahun

Jakarta - Ekonomi kerakyatan merupakan istilah yang cukup populer saat ini. Menurut Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada, ekonomi kerakyatan merupakan sistem perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, di mana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat.

Salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, telah mengemukakan visi mereka terkait pengembangan ekonomi kerakyatan. Berikut rangkumannya seperti dikutip detikFinance berdasarkan dokumen berjudul Agenda dan Program Nyata untuk Menyelamatkan Indonesia dari Prabowo-Hatta di Jakarta, Selasa (20/5/2014):

1. Memprioritaskan peningkatan alokasi anggaran untuk program pembangunan pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, koperasi dan UMKM, serta industri kecil dan menengah.

2. Mendorong perbankan nasional dan lembaga keuangan untuk memprioritaskan penyaluran kredit bagi petani, nelayan, dan pedagang kecil.

3. Mendirikan Bank Tani dan Nelayan yang secara khusus menyalurkan kredit pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, serta memperbesar permodalan lembaga keuangan mikro untuk menyalurkan kredit bagi rakyat kecil.

4. Melindungi dan memodernisasi pasar tradisional.

5. Melindungi dan memperjuangkan hak-hak buruh, termasuk buruh migran.

6. Mengalokasikan dana APBN minimal Rp 1 miliar per desa/kelurahan per tahun langsung ke desa/kelurahan. Dana APBN yang disiapkan sebesar Rp 385 triliun selama 2015-2019 bagi 75.244 desa/kelurahan.

7. Mendirikan Lembaga Tabung Haji.

8. Mempercepat reforma agraria untuk menjamin kepemilikan tanah rakyat, meningkatkan akses dan penguasaan lahan yang lebih adil dan berkerakyatan, serta menyediakan rumah murah bagi rakyat.


(hds/dnl)