Tekan Impor Pangan, RI Kaji Pengembangan Teknologi Transgenik

Malang - Pemerintah mengkaji menerapkan teknologi transgenik untuk meningkatkan produksi dan kualitas beberapa komoditi pangan seperti kedelai, jagung, dan tebu. Meskipun sistem pertanian dengan teknologi transgenik masih kontroversial, terutama terkait dampaknya bagi manusia yang mengkonsumsinya.

"Kini pemerintah akan mengkaji untuk penerapan transgenik tahap awal itu ada 3 komoditas yaitu kedelai, jagung, dan tebu," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung di sela-sela acara Pekan Nasional XIV Kelompok Tani dan Nelayan Andalan yang berlangsung sejak tanggal 7-12 Juni 2014 Pendopo Diknas Kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu (8/6/2014)

Ia mengatakan permasalahan impor pangan di Indonesia dipicu oleh dua hal, yaitu soal kurangnya produksi dan persoalan kualitas pangan yang dihasilkan masih rendah meski produksinya cukup tinggi.

Menteri yang dipanggil akrab CT ini menuturkan dalam kasus impor kedelai dari AS, ada anggapan kedelai impor lebih bagus dan produktivitasnya tinggi, padahal kedelai AS berasal dari pertanian yang memakai teknologi transgenik

"Nah kenapa kalau mereka bisa kita nggak bisa untuk bikin itu di Indonesia," katanya.

CT menuturkan saat ini telah ada penelitian pengembangan transgenik di dalam negeri, namun belum sampai pada produksi massal karena pengembangannya belum final.

"Kendala pengembangan produk transgenik ini terdapat direkayasa teknologi karena yang sangat krusial pada kehidupan masyarakat luas," katanya.

Peneliti tanaman kedelai dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang Profesor Adi Sarwono pernah mengatakan transgenik adalah teknologi rekayasa genetika untuk menghasilkan tanaman yang tahan terhadap jamur dan penyakit.

Sejumlah peneliti berpendapat produk pertanian hasil transgenik bila dikonsumsi dalam jangka panjang berbahaya bagi manusia, bisa menimbulkan penyakit kanker dan alergi. Negara-negara maju seperti Uni Eropa dan Jepang menolak seluruh produk pertanian hasil transgenik.

Selain pengembangan teknologi pertanian, pemerintah akan berupaya membenahi sistem distribusi bibit dan pupuk kepada petani. Selama ini banyak laporan pasokan bibit datang terlambat, varietas yang tak cocok atau berbeda dari yang diminta petani, dan persoalan distribusi pupuk.

"Pemerintah akan mengusahakan perbaikan sistem distribusi di lapangan dengan melakukan koordinasi bersama Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian dan Perikanan," katanya.

(hen/hen)