Jokowi Harus Ingat Janji Susun Kabinet Ramping dan Profesional

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menetapkan pasangan nomor urut 2, Joko Widodo-Jusuf Kalla, sebagai pemenang dalam pemilihan presiden (pilpres) 2014. David Sumual, Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), menyatakan Jokowi harus memenuhi janjinya untuk membentuk kabinet yang diisi oleh kalangan profesional dan ahli.

"Seperti yang dijanjikan dalam kampanye, Jokowi akan membentuk pemerintahan yang ramping dan diisi oleh profesional di bidangnya. Janji ini dipegang oleh masyarakat, pelaku bisnis, dan kalangan internasional," kata David kepada detikFinance, seperti dikutip Rabu (23/7/2014).

Dari struktur kabinet tersebut, David menilai pemerintahan mendatang harus membenahi birokrasi agar lebih efisien. Jangan ada lagi kebijakan yang tumpang tindih antar instansi sehingga justru menghambat jalannya pemerintahan.

Seperti yang terjadi pada pemerintahan sekarang, dengan komposisi kabinet gemuk. Kemudian juga diisi oleh mayoritas bukan kalangan profesional, sehingga banyak kebijakan yang tidak berjalan optimal.

"Jadi niat pemerintah untuk membenahi sisi birokrasi, bisa tampak dalam kabinet itu. Jadi sebelum masuk ke kebijakan dan program lainnya itu kan tercermin dari kebinetnya," sebutnya.

Menurutnya, kondisi pada pemerintahan sekarang harus dijadikan pembelajaran untuk Jokowi. Semua pihak tidak lagi menginginkan kesan bagi-bagi kue untuk partai politik.

"Kalau dulu itu orangnya sudah disiapkan tapi baru jabatannya kemudian. Itu kan bagi-bagi kue," tegas David.

Dalam tim pemenangan Jokowi-JK, awalnya hanya ada 5 partai yang tergabung di dalamnya. Meliputi PDI Perjuangan, Hanura, Nasdem, PKB, dan PKPI. Belakangan muncul kabar bahwa Partai Golkar pun ingin merapat.

"Masuknya Golkar atau yang lainnya, juga tidak mungkin bisa langsung di kabinet karena sadar kalau datangnya belakangan. Itu pun juga buat partai lain," ujar David.

Akan tetapi, dengan masuknya Golkar akan mampu memperkuat posisi pemerintah kala berhadapan dengan DPR. Terutama dalam pengambilan kebijakan-kebijakan penting, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Penting untuk kebijakan di DPR nanti, akan memperkuat parlemen," tuturnya.

(hds/ang)