Tantang Balik Jokowi-Ahok, BPH Migas: Ajukan Surat DKI Tak Minta BBM Subsidi

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta pemerintah atau Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengeluarkan aturan larangan kendaraan pribadi menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, sehingga hanya kendaraan umum saja yang boleh beli BBM subsidi.

Hal tersebut justru mendapat tantangan balik dari Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Someng. Menurutnya Ahok jangan mengajukan usulan lewat media massa, tetapi melalui forum resmi sehingga BPH Migas ada dasar hukum untuk menghilangkan BBM subsidi untuk wilayah DKI Jakarta.

"Jangan usul atau ngomong sama media saja. Datang atau ajukan surat resmi ke BPH Migas, bahwa Pemprov DKI Jakarta meminta BPH Migas atau pemerintah agar DKI Jakarta tidak diberikan alokasi BBM subsidi. Jadi kami ada dasar hukumnya cabut itu BBM subsidi. Kalau cuma ngomong ke media sama saja bohong," tegas Andy kepada detikFinance, Rabu (6/8/2014).

Andy mengatakan, jatah BBM subsidi yang ditetapkan APBN sebanyak 46 juta kilo liter harus dibagi adil ke seluruh daerah kota/kabupaten. BPH Migas bertugas memetapkan alokasi BBM subsidi untuk masing-masing daerah.

"BBM subsidi itu kan hak masing-masing daerah, nah kalau pemerintahnya diberi dan nggak mau, itu bagus. Kami sangat siap alihkan alokasi DKI Jakarta ke daerah lain. Masalahnya tidak ada permintaan itu cuma berani melalui media. Kalau kita tiba-tiba cabut tidak beri alokasi ke Jakarta yang salah kami, disalahkan masyarakat Jakarta," paparnya.

"Kalau Pak Ahok dan Pak Jokowi minta ke BPH untuk semua SPBU di Jakarta tidak boleh jual BBM subsidi, BPH akan segera laksanakan, itu kan kebijakan dari Pemda DKI," tutupnya.

Sebelumnya menurut Ahok, penghapusan solar subsidi hanya di SPBU Jakarta Pusat membuat repot angkutan umum dan harusnya mobil pribadi seluruhnya dilarang pakai BBM subsidi.

"Harusnya bensin juga tidak ada subsidi dan diberlakukan di seluruh SPBU. Kalau cuma solar ya ngerepotin angkutan umum, harusnya yang disikat itu bukan angkutan umum," kata Ahok saat ditanya wartawan di kantornya di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, kemarin.

"Jadi jangan dibolak-balik. Yang pakai solar itu kan truk, harusnya solar enggak boleh dijual untuk mobil pribadi," tambahnya.

Ahok mengatakan, selama ini yang paling besar mengkonsumsi BBM subsidi adalah kendaraan pribadi. Dia juga menyalahkan mobil murah ramah lingkungan (LCGC) yang merupakan program pemerintah pusat. Keberadaan mobil tersebut di Jakarta malah meningkatkan konsumsi BBM subdisi.

"Mobil pribadi itu enggak itu enggak boleh pakai subdisi. Kalau enggak sanggup beli yang non subdisi, ya pakai kereta atau angkutan umum," ucapnya.

(rrd/hds)