Bila BBM Bersubsidi Tak Ada di Jakarta, Perlukah Premium dengan Harga Pasar?

Jakarta -

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) berencana menghapus peredaran bahan bakar minyak (BBM) subsidi di ibu kota per 1 Januari 2015. Jika kebijakan itu berjalan, masih perlukah ada bahan bakar jenis Premium walau dengan harga keekonomian?

"Ya nggak lah. Cukup Pertamax, Pertamax Plus, dan Pertamina Dex," kata Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Someng kepada detikFinance, Senin (11/8/2014).

Beberapa kendaraan, khususnya produksi lama, masih punya spesifikasi mesin yang menggunakan Premium. Namun jumlahnya sudah sedikit, mayoritas kendaraan produksi terbaru seharusnya menggunakan bahan bakar minimal Pertamax.

"Harga premium keekonomian itu kan hampir sama dengan Pertamax. Jadi sekalian saja, toh kualitasnya juga lebih baik Pertamax karena RON 92. Apalagi mobil pribadi sekarang tidak merekomendasikan penggunaan RON 88 (Premium)," tambah Wakil Ketua Komite BPH Migas Fanshurullah Asa.

Seperti diketahui, anggaran BBM subsidi di APBN-Perubahan 2014 sudah mencapai Rp 246,5 triliun. Tentunya rencana penghapusan BBM bersubsidi di Jakarta akan sangat membantu negara menghemat anggaran.

BPH Migas memperkirakan jika rencana Ahok terealisasi, maka negara dapat menghemat anggaran Rp 30 triliun lebih. Ini karena jatah BBM bersubsidi Jakarta mencapai 3,5 juta kilo liter per tahun.

(rrd/hds)