Bikin Kementerian Kependudukan, Jokowi Ingin Kurangi Kemiskinan

Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) optimistis pembentukan Kementerian Kependudukan akan menyelesaikan sejumlah masalah sosial di tanah air, terutama pengentasan kemiskinan.

Angka kemiskinan di Indonesia saat ini berada di kisaran 11% dari total penduduk. Padahal targetnya, kemiskinan turun ke angka 9-10%.

Deputi Kepala Staf Kantor Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto menyebutkan, Kementerian Kependudukan berfungsi mengolah data-data demografi di Indonesia. Data ini akan menjadi landasan pengambilan kebijakan pemerintah.

Data-data tersebut akan disusun sangat rinci dan lengkap, berdasarkan nama, alamat, dan data identitas lain. Tujuannya agar diketahui jumlah masyarakat miskin, dan bisa ditakar kebijakan yang harus dilakukan.

"Single map policy menjadi acuan, kemudian untuk memastikan bahwa data-data penduduk miskin semua harus tersedia sebagai basis pengambilan kebijakan," kata Hasto di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (11/9/2014)

Kementerian Kependudukan juga akan menggaet Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Sekaligus untuk menjalankan paradigma BKKBN, yang mengusung konsep kekeluargaan untuk mengentaskan kemiskinan.

"Jadi dari sisi kebijakan, kami usulkan kementerian kependudukan dan sekaligus kepala BKKBN untuk menempatkan kembali paradigma kekeluargaan, bukan dari aspek kesehatan sebagai salah satu orientasi utama strategi pengentasan kemiskinan," paparnya.

Menurut Hasto, prinsip Jokowi untuk menyelesaikan kemiskinan ini sangat kuat. Mengingat konstitusi yang juga menuliskan rakyat miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

"Pak Jokowi kan pada pembangunan manusia dasar-dasar filosofisnya sangat kuat," tegas Hasto.

(mkl/dnl)