Diyakini Bikin Macet Jakarta, Proyek 6 Tol Dalam Kota Diminta Dibatalkan

Jakarta - Rencana pembangunan 6 ruas tol di dalam kota Jakarta menuai banyak kritikan. Ada yang berkeyakinan keberadaan tol ini hanya akan menambah kemacetan di Jakarta.

Pengamat Transportasi Darmaningtyas pesimistis pembangunan 6 tol akan mengatasi kemacetan Jakarta. Menurutnya dengan penambahan jalan, masyarakat makin banyak yang membeli kendaraan.

"Jalan tol dibangun itu hanya akan mengundang orang menggunakan mobil pribadi, makanya kemacetan makin parah," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Sarinah, Jakarta, Jumat (12/9/2014)

Enam ruas jalan tol tersebut akan meliputi Kemayoran - Kampung Melayu, Duri Pulo - Kampung Melayu, Rawa Buaya - Kemayoran, Kemayoran - Pulo Gebang, Pasar Minggu - Casablanca dan Ulujami - Tanah Abang.

Menurut Darmaningtyas kemacetan nantinya akan menjadi tidak terhindarkan meskipun ada jalur baru yang bebas hambatan. Akan tetapi, saat keluar dari pintu tol, maka akan menimbulkan kemacetan baru.

"Jadi akan ada area baru untuk terjadinya kemacetan," sebutnya.

Proyek yang akan menelan biaya sebesar Rp 42 triliun ini diprakarsai oleh PT Jakarta Toll Development yang merupakan gabungan dari PT Pembangunan Jaya dengan PT Jakarta Propertindo.

Dalam area tol tersebut nantinya akan disertakan jalur busway TransJakarta sebagai bentuk fasilitas terhadap masyarakat umum. Lintasannya pun akan dikhususkan sehingga diyakini tidak akan mengganggu lajur kendaraan pribadi.

"Itu tidak mungkin terjadi. Bagaimana mungkin sekarang kendaraan dengan kecepatan tinggi. Kemudian ada bus yang memotong dari kanan ke kiri untuk menurunkan penumpang. Itu berbahaya," kata Darmaningtyas.

Apalagi dengan kondisi lebar jalan tol yang dipersiapkan adalah 12 meter. Sesuai dengan standar jalan tol yang disebut layak. "Kalau sudah ada jalur khusus busway. Artinya jalan tersebut kan sudah tidak layak. Jadinya mengada-ngada saja," paparnya.

Kesempatan yang sama, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio yang merupakan perwakilan dari Protes Publik akan menyuarakan aspirasi penolakan kepada Wakil Gubernur Basuki T. Purnama atau Ahok. Caranya adalah melalui media kartu pos dengan tulisan penolakan.

"Kami ingin menegur dengan cara yang baik dan santun dan penuh cinta kepada Ahok," ujar Agus.

Protes ini sebelumnya sudah pernah disampaikan, melalui media sosial. Ia pun bekerjasama dengan komunitas pejalan kaki, Intrans, Masup Jakarta, LBH Jakarta dan lainnya untuk menyuarakan kepentingan publik.

"Kita ingin mendesak dan menegur Ahok agar proyek ini dibatalkan," tegasnya.

(mkl/hen)