Jokowi Kebut Proyek Kereta Halim-Soetta Hingga Kilang Bontang

Jakarta - Tujuh kementerian Kabinet Kerja Joko Widodo (Jokowi) dan satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hari ini menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas Kerjasama Pemerintah Swasta 2015. Dalam rapat yang berlangsung 2 jam sejak pukul 16.00 WIB tersebut, dirumuskan 6 Proyek Prioritas yang akan dipercepat.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo, usai menghadiri rapat yang digelar di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (4/3/2015).

"Ada 6 proyek KPS (Kerjasama Pemerintah Swasta). Ada Kereta Bandara Halim-Soekarno Hatta (Soetta), Jalan Tol Banjarmasin-Balikpapan, Jalan Tol Manado-Bitung, Sumber Airminum Semarang Barat, kilang minyak Bontang, dan penyelesaian MRT (mass rapid transit)," papar Indroyono.

Ia menyebut, proyek-proyek tersebut merupakan proyek yang skema pengerjaannya menerapkan pola kerjasama pemerintah swasta. Artinya, swasta ikut dilibatkan dalam proyek tersebut, namun tetap berada di bawah pengawasan pemerintah.

Tujuannya, kata dia, adalah agar pemerintah tidak kehilangan kendali atas aset-aset yang dibangun dalam proyek tersebut, baik selama proses pengerjaan maupun saat proses pengoperasian.

"Jadi 49% maksimal harus ada saham pemerintah di situ. Kalau semuanya ke swasta biasanya pemerintah tidak ada kontrol, jadi kita harus punya kontrol juga. Kalau di tengah-tengah jalan swastanya lari bingung juga kita kalau nggak punya kontrol," pungkas dia.

Adapun total nilai investasi untuk 6 proyek tersebut sekitar Rp 205,4 triliun. "KA Bandara Rp 24 triliun, Air Minum Semarang Barat Rp 765 miliar, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Rp 11,4 triliun, Jalan Tol Manado Bitung Rp 4,3 triliun, Kilang Minyak Bontang Rp 75-140 triliun, MRT Rp 25 triliun," rinci dia.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan, dipilihnya 6 proyek ini lantaran dianggap sebagai proyek yang paling siap untuk dijalankan tahun ini.

"Kita pilih yang paling ready. Jadi kita nggak paksakan proyek yang belum siap," tandas Basuki.

Hadir dalam rapat ini sendiri adalah Pihak Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Pihak Kementerian Perhubungan, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri PPN/Bappenas Andrinof Chaniago, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan.

Rapat yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta ini, juga akan dihadiri oleh perwakilan badan usaha milik negara (BUMN) investasi dan pembiayaan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

(dna/dnl)