Palangkaraya Calon Ibu Kota RI Sejak Era Bung Karno, Ini Kata Menteri Jokowi

Jakarta - Pemerintahan era Presiden Soekarno pernah punya konsep pemindahan ibu kota RI dari Jakarta di Pulau Jawa ke Palangkaraya di Pulau Kalimantan. Pemindahan tersebut sudah diikuti oleh pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan raya.

Namun rencana tersebut terhenti karena pergantian pemerintahan. Lantas apakah wacana pemindahan ibu kota ke Palangkaraya masih ideal dilanjutkan?

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Adrinof Chaniago menjelaskan pemerintah pusat harus mengkaji ulang penetuan calon ibu kota RI. Palangkaraya, kata Adrinof, dinilai sudah tidak layak menjadi calon ibu kota RI.

"Palangkaraya sudah enggak layak. Daya dukung lahan sudah enggak cukup. Daya dukung diproyeksikan dengan laju pertumbuhan penduduk nanti dia jadi sesak. Palangkaraya memang luas tapi lahan layak huni kecil. Di sini rawan banjir kalau salah kelola," kata Adrinof di Palangkaraya, Senin (30/3/2015).

Justru ia berpandangan kota lain di Kalimantan Tengah, seperti Sampit hingga Pangkalan Bun, cocok dibidik untuk dikembangkan sebagai calon ibu kota baru Indonesia. Sedangkan Pulau Jawa sudah tidak layak karena lahan semakin terbatas. Apalagi Jawa lebih ideal sebagai lahan pertanian sehingga pemindahan ibukota di Pulau Jawa mempercepat kerusakan Jawa.

"Mau cari tempat lain, bisa Sampit atau Pangkalan Bun atau provinsi lain. Memang paling ideal di Kalimantan karena dia lebih dekat ke Jawa," ujarnya.

Meski demikian, pembangunan kota baru harus didorong. Alasannya kota-kota yang ada saat ini belum sesuai bila dijadikan ibu kota baru Indonesia.

"Kota-kota harus disiapkan sebagai kota baru. Itu lebih bagus," terangnya.

Andrinof berpandangan pemindahan ibukota dari Jakarta akan sangat mendesak dalam kurun 5 tahun ke depan. Alasannya pembangunan infrastruktur transportasi, jalan hingga air bersih sudah tidak mampu mendukung laju pertumbuhan penduduk dan pemukiman di Jakarta.

"Nanti jadi sangat urgent. Saya rasa 5 tahun lagi Jabodetabek sudah susah cari solusi. Sistem rekayasa teknologi air, transportasi, lingkungan enggak mungkin maka beban harus dikurangi," tegasnya.

Pembangunan kota baru untuk calon ibukota NKRI diproyeksi memerlukan waktu 10 tahun. "Membangun sebaiknya diam-dian dan butuh 10 tahun," jelasnya.

Di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut perencanaan pemindahan ibu kota harus dilakukan secara baik. Alasannya rencana yang kurang matang bisa memicu permainan harga tanah.

"Isu ibu kota di Palangkaraya. Belum-belum, harga tanah naik. Orang Jakarta sudah borong," sebutnya.

(feb/ang)