Berantas Makelar Gas Bermodal Kertas, Jokowi Bakal Keluarkan Aturan Baru

Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan terus melakukan pembenahan terutama di sektor minyak dan gas bumi (migas). Saat ini, pemerintah sedang menyusun sebuah aturan terkait tata kelola gas bumi nasional, yang akan memberantas para trader atau makelar gas bermodal kertas.

Pasalnya, bukan rahasia lagi, hampir sebagian besar trader-trader gas bumi di Indonesia, tidak punya infrastruktur tapi bisa berbisnis gas bahkan memiliki alokasi gas bumi.

"Perpres tata kelola gas," ungkap Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, IGN Wiratmaja Puja dalam pesan singkatnya kepada detikFinance, Sabtu (1/8/2015).

Wiratmaja mengatakan, Perpres (Peraturan Presiden) tersebut mengatur bisnis gas secara menyeluruh, hingga ujungnya hanya badan usaha (perusahaan) yang memang memiliki infrastruktur gas bumi seperti pipa gas, dan memiliki modal yang bisa berbisnis gas di Indonesia.

"Kalau bisa tahun ini keluar Perpres-nya, itu bagus sekali," ucap Wiratmaja.

Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said mengakui, bila saat ini ada sekitar 60 trader gas di Indonesia, namun hanya 15 trader yang punya infrastruktur gas seperti pipa gas. Sisanya hanya 'bermodal kertas'.

"Satu yang akan kita benahi adalah soal alokasi gas. SKK Migas telah dapat 1 profil, di mana dari 60 trader hanya 15 trader yang punya fasilitas infrastruktur gas seperti pipa gas," kata Sudirman, dalam sambutannya di acara Indonesia Petroleum Association (IPA) Convex 2015, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (20/5/2015).

Artinya, sekitar 75% trader gas di Indonesia adalah perusahaan yang bermodalkan kertas, tanpa memiliki infrastruktur, tetapi bisa memiliki alokasi gas.

"Selebihnya mereka hanya saudagar bermodalkan kertas," tegas Sudirman.

Keberadaan trader-trader gas yang tidak punya infrastruktur ini hanya menyusahkan masyarakat, pasalnya harga gas bumi akan lebih mahal. Bahkan trader gas bermodal kertas ini memiliki kedekatan dengan penguasa sehingga bisa mendapatkan alokasi gas. Di mana lalu, BUMN seperti PLN bahkan bisa beli gas dari trader gas tersebut.

"Jadi jangan ada lagi BUMN sampai beli gas dari trader gas yang bermodal kertas," ungkap Sudirman beberapa waktu lalu.

(rrd/dnl)