Pemerintah Siapkan Rp 34 Triliun Untuk Sedot Tinja

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya menganggarkan sebesar Rp 34 Triliun untuk pengelolaan tinja melalui Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTJ) hingga tahun 2019. LLTJ sendiri merupakan program pemerintah melakukan pengecekan dan penyedotan lumpur tinja di rumah-rumah penduduk secara reguler.

Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Rina Agustin Indriani menyebutkan, anggaran tersebut dipakai untuk pembangunan sarana prasarana pengelolaan air limbah dan penyediaan truk-truk penyedot limbah di semua kabupaten dan kota seluruh Indonesia.

"Sebenarnya untuk 5 tahun itu dianggarkan Rp 275 Triliun, tapi ini hanya disetujui 34 triliun. Jadi sekarang pemerintah pusat hanya sedikit memberi stimulan, justru untuk dana kita harus menggerakkan kota dan kabupaten. Pemerintah pusat cuma bisa Rp 34 triliun," ujar Rina di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (8/11/2015).

Dia mengatakan, bahwa Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) di berbagai daerah harus mulai diperhatikan secara serius, karena merupakan rantai pengolahan yang saling berhubungan, dimulai dari sarana tempat, penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja, pengolahan lumpur tinja di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) serta pemanfaatan ekonomi lumpur tinja.

"Kalau kita ingin sehat, secara reguler harus dikuras septic tank-nya, kita mendorong pemerintah daerah punya satu sistem. Untuk menguras septic tank tersebut, salah satunya Layanan Lumpur Tinja Terjadwal, minimal sekali dua tahun dikuras," jelas Rina.

(rrd/rrd)