Ditanya Soal Penundaan Proyek Kereta Cepat, Ini Jawaban Jonan

Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan salah satu orang yang tak setuju apabila proyek kereta cepat Jakarta-Bandung memakai Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). Jonan sempat ditanya soal kemungkinan proyek senilai Rp 78-87 triliun ini bakal ditunda pemerintah, apa jawaban mantan bos PT KAI ini?

"Belum tahu, nanti kita lihat," kata Jonan di Kantor Presiden, Komplek Istana, Jakarta, Rabu (2/9/2015).

Jonan juga menegaskan sebagai menteri yang membawahi sektor perhubungan, tak akan punya tendensi atau memihak kesalah satu calon investor kereta cepat yaitu Jepang dan China.

"Oh jangan. Saya nggak ada kecenderungan gitu. Gini, kenapa saya nggak ada kecenderungan, karena kalau tidak salah kantor menko itu menunjuk konsultan independen yang review 2 proposal itu BCG. Nah saya sendiri sampai sekarang belum dapat laporan hasilnya apa," tegas Jonan.

Menurutnya, yang paling penting adalah kereta cepat yang akan dibangun memenuhi standar keselamatan yang tak bisa ditawar-tawar. Ia menegaskan, soal besaran nilai investasi tak bisa disandingkan dengan keselamatan.

"Saya kira gini yah, keselamatan itu nggak bisa ditawar, karena keselamatan itu harus single standard, standard-nya itu tunggal bukan soal harga ini keselamatan. bedanya misalnya ini Rp 70 triliun dengan Rp 80 triliun apa? kan nggak beda, cuma beda Rp 10 triliun. Kalau soal keselamatan lho ya," katanya.

Proposal kereta cepat yang dikembangkan China CRH380A membutuhkan investasi US$ 5,585 miliar atau sekitar Rp 78 triliun (1 dolar = Rp 14.000), sedangkan untuk jenis Shinkansen E5 butuh US$ 6,223 miliar atau sekitar Rp 87 triliun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah mengatakan, biaya pembangunan kereta cepat ini tak menggunakan uang APBN. "Begini ya, kereta cepat itu tidak memakai uang APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), dari investasi (investor)," kata Jokowi beberapa waktu lalu.

(hen/rrd)