Jokowi Mau Keluarkan Paket Kebijakan Besar, Ini Bocorannya

Jokowi Mau Keluarkan Paket Kebijakan Besar, Ini Bocorannya

Feby Dwi Sutianto - detikFinance
Rabu, 02 Sep 2015 17:06 WIB
Foto: Darmin Nasution
Jakarta - Mulai pekan ini, pemerintah pimpinan Joko Widodo (Jokowi) berencana mengeluarkan paket kebijakan besar untuk memperkuat fundamental ekonomi, yang berujung pada penguatan rupiah. Apa saja kebijakannya?

Darmin Nasution, Menko Perekonomian mengatakan, di sektor fiskal dan keuangan, beberapa kebijakan yang akan dikeluarkan antara lain adalah pengaturan kepemilikan apartemen oleh warga asing, lalu pengaturan utang luar negeri perusahaan sesuai dengan rasio modalnya.

"Kalau modalnya kecil jangan meminjamnya banyak dong, jadi susah. Kita semuanya juga ikut susah," kata Darmin di kantornya, Jakarta, Rabu (2/8/2015).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lalu terkait beras miskin (raskin) yang namanya akan diubah menjadi beras sejahtera (rasta). Pemerintah berencana untuk memberikan tambahan 2 bulan rasta dalam tahun ini. Ini untuk mengurangi tekanan masyarakat miskin di tengah kondisi ekonomi yang melambat.

"Tambahannya ada dua bulan dalam setahun ini. Satu kali September, satu kali November atau Desember. Pada saat puncak pacekliknya datang," kata Darmin.

Kemudian, akan diatur juga soal dana desa yang tahun ini jumlahnya Rp 40 triliun. Pemerintah akan membuat aturan supaya penggunaan dana desa ini tidak menyebar dan fokus pada sejumlah kegiatan produktif, seperti irigasi, jalan, dan jembatan pedesaan.

"Supaya bisa dinikmati oleh orang desa juga. Jadi ini semacam cash selain bantuan untuk meningkatkan penghasilan, ada lapangan pekerjaan," jelas Darmin.

Darmin mengatakan, bakal ada deregulasi atau perubahan aturan besar-besaran, sehingga bisa mendukung dunia usaha. Ada sekitar 160 aturan yang akan disederhanakan terkait investasi.

Ada juga insentif aturan percepatan pembangunan smelter untuk sektor energi. Soal perumusan paket kebijakan ini, rencananya pemerintah dipimpin Presiden Jokowi akan melakukan finalisasi di Bogor pada Jumat dan Sabtu pekan ini.

"Artinya kalau ada kementerian yang diperlukan akan dipanggil dari sana, kalau Kadin yang diperlukan akan diundang ke sana, kalau harus menginap, kita menginap di sana, kira-kira begitu," jelas Darmin.

(dnl/hen)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads