Ini Keputusan Jokowi Soal Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini telah menerima laporan rekomendasi dari tim penilai proyek kereta cepat. Tak berlama-lama, setelah mendapat laporan tersebut Jokowi mengambil keputusan.

Keputusan Jokowi ini tak menyebutkan siapa pemenang proyek kereta cepat Jepang atau China. Jokowi hanya memutuskan bahwa proyek kereta cepat tak akan menggunakan APBN dan diserahkan secara business to business (b to b) kepada Badan Usaha Milik Negara.

"Perkembangan perkeretaapian di Indonesia diperlukan, tetapi kita tidak ingin memberikan beban pada APBN, Jadi sudah saya putuskan bahwa, kereta cepat itu tak menggunakan APBN. Tidak ada jaminan dari pemerintah," tegas Jokowi di sela-sela blusukan di kawasan Cilincing, Lapangan Kobra, Tanah Merah, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Kamis (3/9/2015)

Selain menegaskan tak akan menggunakan APBN, Jokowi juga menegaskan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung akan diserahkan secara korporasi kepada para BUMN.

"Oleh sebab itu saya serahkan pada BUMN untuk melakukan b to b. Hanya yang tetap saya sampaikan kereta itu dihitung lagi karena itu nantinya yang menyampaikan menko bidang ekonomi atau menteri BUMN teknis detilnya," kata Jokowi.

Sebelumnya sejumlah BUMN konstruksi bersama perusahaan-perusahaan China membentuk konsorsium bersama, terkait studi poyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Dari BUMN Indonesia dipimpin oleh PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), sedangkan dari China dipimpin oleh China Railway.

Anggota konsorsium BUMN untuk kereta cepat Jakarta-Bandung antara lain Jasa Marga, PTPN VIII, INKA, dan LEN Industri. Sedangkan anggota konsorsium dari China antara lain China Railway International, China Railway Group Limited, Sinohydro Corporation Limited, The Tird Railway Survey and Design Institute Group Corporation (TSDI), China Academy of Railway Sciences, CSR Corporation, China Railway Signal and Commucation Corporation.

(hen/dnl)