Menteri Rini: Hanya Proposal Kereta Cepat China yang Penuhi Syarat

Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan pembangunan kereta cepat harus memenuhi 2 syarat, yaitu tidak menggunakan dana dari APBN dan tidak meminta jaminan dari pemerintah. Dari 2 proposal kereta cepat yang diterima pemerintah, hanya proposal dari China yang memenuhi kedua persyaratan itu. Proposal Jepang otomatis ditolak karena meminta jaminan pemerintah.

"Mengenai kereta cepat, keputusan pemerintah sangat jelas. Kalau dilihat dari proposal yang diterima, yang memenuhi syarat itu adalah proposal China karena tidak meminta jaminan pemerintah dan dana dari APBN. Jadi B to B (business to business), BUMN (China) dengan BUMN (Indonesia)," kata Rini usai rapat kerja dengan Komisi VI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (1/10/2015).

‎"Karena itu sekarang Kementerian BUMN melakukan pendalaman dengan BUMN dari China untuk melakukan joint venture agreement. Sekarang lagi negosiasi. Kita harapkan selesai bulan ini," kata Rini.

Pembangunan kereta cepat akan melibatkan konsorsium BUMN dari Indonesia dan konsorsium BUMN asal China. BUMN Indonesia yang tergabung dalam konsorsium adalah PT Jasa Marga, PT Wijaya Karya, PTPN VIII, dan PT Kereta Api Indonesia. "Partner dari China juga konsorsium, dikepalai oleh China Railway Construction Corporation (CRC)," tutur Rini.

Adapun skema pembiayaannya adalah hutang selama 40 tahun dengan bunga fixed 2% dari China Development Bank (CDB). CDB akan memberikan pinjaman sebesar 75% dari nilai project.‎ Diperkirakan biaya pembangunan kereta cepat membutuhkan dana Rp 70-80 triliun.

"Mereka (China) sudah menawarkan hutang 40 tahun dari China Development Bank. Bunganya fixed 2% untuk 40 tahun untuk komponen dolar-nya. Ada juga komponen renminbi. Saya lupa berapa persen," tutup Rini.

(rrd/rrd)