Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyatakan proyek itu sama sekali tidak melibatkan pemerintah, karena akan berlangsung secara business to business (B to B). Jadi bila ada kerugian atas proyek tersebut, pemerintah tak bertanggung jawab.
"Pemerintah nggak ikut-ikut. BUMN yang tanggung jawab kalau ada kerugian," ungkap Jonan di Bekasi, Jawa Barat, Minggu (4/10/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kereta ke China terserah BUMN mau bikin konsorsium dengan siapa saja. Nanti akan review teknisnya di saya. Kita lihat bagaimana. Saya belum lihat spesifikasi teknisnya," papar Jonan.
Hal ini tentunya berbeda dengan proyek kereta lainnya. Seperti proyek kereta di jalur trans Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Papua. Pembangunan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga pemerintah yang bertanggung jawab.
"Pembangunan di luar Jawa itu jalan pakai APBN. Kereta Trans Sumatera jalan pembangunannya di Sumut, Jambi akan mulai. Trans Sulawesi juga mulai jalan. Sementara Kalimantan masih studi dan Papua sedang proses studi," terangnya.
(mkl/ang)