Rizal Ramli Sebut Sudirman Said Keblinger Soal Freeport, Ini Jawaban ESDM

Jakarta - Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli pernah melontarkan pernyataan bawah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said keblinger, terkait kontrak PT Freeport Indonesia menjadi persoalan baru. Sudirman disebut melangkahi kewenangan, jalan sendiri, dan berpotensi disuap.

"Sekarang banyak pihak yang berbicara, saya ingin menanggapi tuduhan yang sudah tidak etis kepada Menteri ESDM, yang dikatakan keblinger, jalan sendiri, melangkahi, dan potensi disuap‎," kata Staf Khusus Menteri ESDM, Said Didu‎, di Cikini, Jakarta, Jumat (16/10/2015)

Dalam tuduhan keblinger, Said menekankan, keputusan untuk Freeport dibuat sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Arahan ini bersifat langsung, dan tidak melalui Menko Maritim maupun Menko Perekonomian.

"Keblingernya di mana? Menteri hanya melangkah ketika disetujui presiden. Keputusan Menko tidak ada kewenangan hukum. Menko itu semacam ketua kelas, tukang absen sering dipanggil. Jadi keblinger itu saya nggak ngerti," jelasnya.

Kemudian, lanjut Said, Menteri ESDM disebut melangkahi kewenangan. Lewat perintah langsung Jokowi, seharusnya tidak ada kewenangan yang dilangkahi. Arahan Presiden juga mengatakan bahwa jangan ada penundaan investasi.

"Kalau tidak diambil sekarang, maka pemerintah Jokowi akan menghadapi banyak persoalan. Maka jangan menunda persoalan ini. Menurut saya, Presiden Jokowi mengambil keputusan, bahwa ini harus ada kepastian," tegas Said.

Hal ini juga sekaligus membantah pernyataan yang menyebutkan Sudirman Said berjalan sendiri tanpa ada arahan. Termasuk juga dugaan penyuapan oleh Freeport.

"Tidak ada yang namanya jalan sendiri dan tidak ada suap terhadap Sudirman Said. Saya mengikuti betul prosesnya.‎ Menteri ESDM bekerja melaporkan tentang kajian objektif ke Presiden dan melaksanakan tugas presiden," terang Said.

Said menambahkan, Presiden Jokowi memang tidak melibatkan banyak pihak dalam persoalan Freeport, demi menjaga situasi tetap kondusif.

"Memang presiden tidak menginginkan banyak pihak dalam perundingan ini, karena pengalaman banyak yang berkepentingan, kepentingan politik dan bisnis, ini yang mungkin diisolasi. Dan saya setelah mendengar bagaimana proses selama ini, kalau dianggap itu terlalu ke mana-mana, saya paham, kalau kebijakan diambil," paparnya.

(mkl/dnl)