Menkeu Tak Akan Revisi Kewenangan Pajak Intip Data Kartu Kredit

Jakarta - Pemerintah tidak akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016, yang membuat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bisa melihat data transaksi kartu kredit. Meski sudah banyak nasabah yang menutup kartu kreditnya di bank.

Demikian diungkapkan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa malam (17/5/2016).

Dalam aturan tersebut, ada kewajiban perbankan atau penerbit kartu kredit untuk menyerahkan data nasabah kepada Ditjen Pajak setiap periodenya. Data itu kemudian menjadi acuan Ditjen Pajak untuk kebenaran pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

Menurut Bambang, tidak ada kesalahan dalam penerapan kebijakan. Proses pengambilan kebijakan juga sudah melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

"Kenapa harus revisi? Nggak ada yang salah dengan aturan itu," tegasnya.

Di samping itu, juga tidak ada pelanggaran undang-undang (UU) Perbankan. UU tersebut mengatur, kerahasiaan data nasabah hanya diberlakukan untuk simpanan. Kartu kredit bukan jenis simpanan.

"Kita nggak melanggar aturan dan kita nggak melanggar undang-undang," ujar Bambang. (mkl/wdl)