"Papua perintahnya tahun ini harus groundbreaking. Perintahnya tahun ini bagaimana caranya dari Sorong ke Manokwari itu 390 kilometer (km)," ungkap Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Prasetyo Boeditjahjono kepada detikFinance di Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Kamis (26/5/2016).
Sulitnya membebaskan lahan di Papua menjadi tantangan bagi Kemenhub untuk memulai pembangunan proyek Trans Papua di tahun ini. Banyak tanah di Papua merupakan tanah adat yang diberikan secara turun temurun dan tidak memiliki sertifikat. Oleh sebab itu, Kemenhub akan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk membebaskan lahan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pembangunan proyek kereta Trans Papua sepanjang 390 kilometer (km) akan menggunakan dana dari APBN karena proyek ini tidak layak secara ekonomi bila ditawarkan ke investor.
"Tetap uangnya dari APBN termasuk pembangunannya. Investor itu sekarang bisnisnya jalan, kalau nggak jalan nggak mungkin dia mau jadi investasi," ujar Prasetyo.
Proyek kereta Trans Papua yang akan dimulai pada semester dua tahun akan dimulai pembangunannya dari Sorong, Papua Barat. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Sorong tengah berupaya menyediakan lahan untuk pembangunan stasiun awal di Sorong.
"Bu Irene kemarin sudah janji Pemerintah Kota Sorong untuk menyediakan stasiun awal itu di Sorong terus kemudian ada jalur ke Manokwari sesuai dengan trase yang ada di studi kita," tutur Prasetyo.
Mengenai dana yang dibutuhkan untuk merealisasikan proyek Kereta Trans Papua, pihaknya belum menghitung secara rinci besarannya. Pengembangan studi mengenai proyek ini masih terus dikaji agar dapat dimulai tahun ini.
"Dana kan kasar banget, dana tergantung kondisi tanah," tutup Prasetyo. (feb/feb)