.webp)
Menteri Desa, Pemukiman Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, Jumat (7/11) blusukan ke pemukiman Transmigrasi di Sulawesi Selatan.
Menteri dan rombongan akan meninjau keberhasilan masyarkat transmigrasn di Desa Bekkae, Kabupaten Wajo. Selain itu Menteri Desa ini akan berkunjung ke posko kesehatan pesantren di Kabupaten Pinrang.
Selain bersilaturahmi dengan masyarakat Menteri juga melakukan pengundian los pasar bersama dengan masyarakat setempat.
“Yang saya laksanakan untuk kemajuan masyarakat desa dan sebagai komitmennya diri yang akan lebih banyak berkantor di desa-desa dibandingkan di kementeriannya di Jakarta,” ujar Menteri Marwan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Karena tidak terlepas dari peran masyarakat adat setempat yang telah secara sukarela menyerahkan lahannya dan turut berpartisipasi aktif dalam mendukung pembangunan dan pengembangan permukiman transmigrasi tersebut,” ujar Menteri Marwan.
Permukiman Transmigrasi Bekkae SP 1 dan SP. 2 penempatannya dilaksanakan mulai tahun 2011, dengan total penempatan 453 KK / ± 1.879 jiwa dengan pola Tanaman Pangan. “Permukiman ini telah berkembang cukup pesat, mudah-mudahan ke depan dapat menjadi desa yang maju,” ujar Menteri Marwan.
Menurut Menteri Marwan, permukiman Transmigrasi Bekkae merupakan bagian dari kawasan transmigrasi mempunyai potensi cukup besar untuk mengembangkan produksi pangan nasional.
“Permukiman tersebut merupakan salah satu contoh keberhasilan penerapan program focussing melalui peningkatan kualitas permukiman yang dititik beratkan pada peningkatan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat mendukung peningkatan perekonomian masyarakat serta kegiatan sosial budaya,” ujar Marwan.
Membangun dari Desa
Banyak desa di Indonesia masuk kategori tertinggal. Untuk itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar bertekad untuk membangun agar desa-desa tersebut lebih berkembang dan mandiri. “Membangun desa, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat itu hukumnya wajib,” tegasnya.
Menurut Menteri tugas tersebut adalah amanah dan ibadah. “Yang namanya prestasi untuk mengentaskan kemiskinan, prestasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, itu pahalanya besar. Jadi sebenarnya tugas kita semua benar-benar memajukan masyarakat perdesaan, mensejahterakan saudara-saudara kita yang tinggal dan hidup di desa. Ini berkaitan dengan pengurangan kemiskinan,” ujar Menteri Marwan.
Hal tersebut dikemukakan, Menteri Marwan dalam sambutannya pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Bidang Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) tahun 2014 di Hotel Mercure, Ancol, Rabu (5/11).
Rapat perdana dengan jajarannya tersebut bertema; Mewujudkan Pemukiman Transmigrasi yang Mandiri dan Kawasan Transmigrasi Menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah. “Percepatan pengurangan kemiskinan di perdesaan melalui program transmigrasi, tidak boleh hanya sekedar retorika, tetapi manfaatnya harus benar-benar dapat dirasakan. Kalau kita dapat melaksanakan ini dengan baik, maka saya yakin, secara nasional, angka kemiskinan juga akan berkurang,” ujar Menteri Marwan.
Rakernas yang diselenggarakan Direktur Jenderal P2MKT ini, juga dihadiri dari Provinsi, Kabupaten dan Kota dari seluruh Indonesia. “Saya berharap Rapat Kerja Teknis ini benar-benar bisa menyatukan pemahaman, langkah, dan tindakan, sehingga percepatan penyelesaian sisa beban tugas tahun 2014, dapat terlaksana serta berjalan dengan baik, tepat dan sesuai target yang telah ditetapkan,” ujar Marwan Jafar.
Untuk kesejahteraan desa, Marwan Jafar mengatakan, Pemerintah dalam pembangunan kedepan akan berorientasi pada rakyat, people-centered development. Sebagaimana diketahui bersama bahwa 60 persen lebih, rakyat Indonesia masih miskin berada di desa.
Selama ini meskipun secara nasional, kata Marwan lagi, pemerintah membangun infrastruktur dalam skala yang besar, dengan biaya yang besar pula. Tetapi seringkali, tidak cukup menjamah pada infrastruktur dasar yang diperlukan di desa-desa, di kecamatan-kecamatan, apalagi di wilayah pedalaman. “Oleh karena itu, program transmigrasi justru mengisi program-program nasional yang terus kita jalankan hingga saat ini,” ujarnya.
Menurut Marwan, pembangunan dan pengembangan transmigrasi menjadi garda terdepan dalam perdesaan. Karena menjadi sangat strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga tercipta pusat-pusat pertumbuhan yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat luas.
“Tidak hanya sekedar memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat di lokasi saja, tapi mampu berkontribusi dalam pembangunan ekonomi mulai dari lingkup Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi sampai Nasional,” ujar Menteri Marwan.
Pembangunan dan pengembangan transmigrasi tidak semata pembangunan lokalitas saja, Menurut Marwan, tetapi menjadi pilar-pilar pembangunan nasional. Pembangunan dan pengembangan transmigrasi harus menjadi komplemen (saling melengkapi dan memperkuat) antara satu Desa dengan Desa Lain, satu Kecamatan dengan Kecamatan lain, antara Kabupaten/Kota dengan Kabupaten/Kota lainnya, antar Provinsi satu dengan Provinsi lainnya.
Terkait dengan membangun kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru yang saat ini sebanyak 628 kawasan, Marwan mengatakan, perwujudannya akan dilakukan melalui pendekatan model pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM), kita harus bisa melihat potensi secara lebih holistik.
Pembangunan KTM tidak bisa hanya dengan mengandalkan parameter lokal atau nasional saja, Marwan mengatakan, harus bisa mengakomodasi parameter yang berlaku dalam lingkup regional dan internasional. “Investor yang mau berinvestasi dalam KTM tentu tidak mau bila hanya dalam lingkup lokal saja, tapi juga harus mampu merambah lingkup nasional, regional dan internasional,” ujarnya.
Sesuai dengan nomenklatur baru Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, kini berubah nama menjadi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Ada penggabungan tiga kementerian yaitu Ditjen Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) yang dulu berada di Kemendagri, PDT, dan Ditjen Transmigrasi yang dahulu di bawah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Kementerian ini akan menjadi kementerian yang memiliki sifat khusus menangani desa yakni pembangunan desa lebih secara umum yang kemudian melebur ke pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.
Kementerian ini akan fokus pada empat pilar yaitu Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam jangka pendek secara lembaga sedang dilaksanakan penataan organsasi yang akan memegang prinsip efektivitas dan efisiensi sehingga tidak terjadi overlaping. Kementerian ini memiliki cakupan yang sangat luas mulai dari maslah kesehatan, lingkungan hidup, sampai infrastruktur yang merupakan program kerja dari hampir 17 kementerian yang ada.
Yang terpenting dari keberadaan kementerian ini adalah untuk mengawal implementasi UU Desa No.6 Tahun 2014. Desa akan menerima dana sebesar Rp 1,4 miliar dan Kemendes, PDT, dan Trans akan mengawal dengan memberikan pelatihan dan fasilitasi. Desa juga harus membuat laporan keuangan sebagai kuasa penerima anggaran dan akan diperiksa oleh BPK. Kami menghimbau para kepala desa untuk betul-betul menyiapkan diri sehingga desa menjadi pemerintahan desa yang betul dan mandiri dengan record yang baik.
Program yang sudah berjalan akan dilanjutkan oleh kementerian baru ini yang penekanannya akan lebih fokus kepada pembangunan desa. Sehingga ke depan akan kita munculkan desa-desa dengan nama desa mandiri, desa bahari, dan sebagainya sesuai dengan pembangunan dan keunggulan dari desa.
Kali pertama blusukan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Teringgal dan Transmigrasi (Mendes PDT dan Trans) Marwan Jafarmenyasar Kabupaten Lebak, Banten yang termasuk salah satu kabupaten berkategori daerah tertinggal.
Sebelumnya Menteri Marwan menegaskan blusukan yang sebanarnya ada di kementerian ini. Sebagai Kementerian Desa, lebaga ini diserahkan tugas berat untuk mengurus sekira 74 ribu desa di seluruh Indonesia. Dengan banyaknya desa sebagai ujung tombak pembangunan, menteri pun siap untuk kerja keras, membangun Indonesia mulai dari desa.
Saat kunjugnga di Lebak, Menteri Marwan melihat langsung kondisi kabupaten yang luasnya 30 persen Provinsi Banten. Sehingga bisa dilakukan percepatan daerah tertinggal dengan berbasis kepada desa. "Pembangunan yang dilakukan di Lebak dan daerah lainnya berawal dari desa, hal ini sesuai dengan program presiden di nawacita ketiga membangun dari daerah pinggir (desa)," kata Menteri.
Politisi PKB itu menjelaskan tahap awal fokus pembangunan desa di Kabupaten Lebak yakni pembangunan infrastruktur terutama penggantian jembatan gantung yang menghubungkan antara desa menjadi semi permanen atau permanen. Sebab di era modern ini jembatan gantung sudah tidak bisa memadai aktifitas masyarakat di Lebak. “Berdasarkan laporan ada 342 jembatan gantung yang kondisinya rusak parah dan sudah mengganggu perekonomian warga desa,” tuturnya.
Lebih jauh Menteri menambahkan, mengenai program Lebak Sehat dan Lebak Pintar yang sudah digalakkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak nantinya bisa diintegrasikan dengan 'Kartu Sakti' pemerintahan Jokowi yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang baru saja diluncurkan. “Sesuai arahan presiden Joko Widododalam mengintegrasikan program daerah kepala daerah diminta langsung berhubungan dengan menteri terkait,” tegasnya.
Kementerian ini, menurut Menteri, mempunyai program Rp 1,4 milyar per desa per tahun sesuai dengan amanat UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Menteri yang meminta wartawan untuk menyebutnya Menteri Desa ini berharap penggunaan program tersebut untuk pembangunan, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat desa menuju sejahtera. “Kita sudah siapkan anggaran untuk pembangunan desa semoga desa-desa yang ada termasuk desa dikabupaten Lebak tidak lagi menjadi desa tertinggal.” (adv/adv)
