.webp)
"Bukan karena kesulitan sumber air saja tetapi juga karena adanya budaya petani yang biasa berladang dan bertanam seadanya di lahan kering. Pasalnya bertanam di lahan sawah merupakan hal yang baru," kata Ani Andayani, Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Infrastruktur saat meninjau daerah irigasi di Alor, Kamis (25/8).
Ani menjelaskan adanya regulasi tentang pembagian kewenangan tatakelola air yaitu apabila jaringan irigasi memiliki kapasitas mengairi kurang dari 1.000 ha menjadi kewenangan kabupaten. Ini tercermin dari tatakelola di Daerah Irigasi Pailelang di Desa Pailelang, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Daerah irigasi ini memiliki potensi yang besar sehingga perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk padi sawah. Daerah irigasi ini pun merupakan aset berharga yg selama ini dirindukan masyarakat tani NTT untuk produksi padi sawah," jelasnya.
Untuk itu, menurut Ani, Daerah Irigasi Pailelang di desa Pailelang kecamatan Alor Barat Daya adalah sebuah "harta karun" yang belum termanfaatkan dengan baik. Pemerintah Kabupaten Alor semestinya sudah bisa panen air dan dengan saluran yang telah siap distribusi dan lahanpun tersedia.
"Peluang ini bisa mungkin bila ada bantuan escavator untuk menggali sedimentasi bendung tersebut, mengalirkannya ke "long storage" yang telah ada di jaringan pembagi ke sawah," ungkapnya.
Selanjutnya, kata Ani, dengan Program Upaya Khusus Kementan dan kerjasama dengan TNI-AD (Kodim 1622) Alor, akan berupaya memanfaatkannya untuk menambah luas tambah tanam (LTT).
"Untuk itu kami mengajak semua pihak, ayo bergiat membantu petani untuk selangkah lebih maju menuju swasembada pangan," ujarnya.
Bupati Alor, Amon Jobo mengatakan untuk merubah kebiasaan petani dari biasanya berladang ke bertani padi sawah, pemerintah Kabupaten Alor mengeluarkan program intervensi pemerintah daerah untuk mendukung swasembada padi dengan menanam padi seluas 131 ha. Pada program ini, petani diberi insentif Rp 4 juta per ha yaitu Rp 1 juta untuk buka lahan dan sisanya untuk operasional, jelas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Alor Yustius Dopong Abora.
"Dana program intervensi ini bersumber dari APBD II. Apabila ada petani yang telah terpilih menerima bantuan program intervensi masih juga mau minta raskin maka akan dikirim peti mati dan kapur barus," demikian kelakar Bupati Alor secara tegas agar petani Alor mau bertani.
Selain itu, guna mendukung tercapainya swasembada pangan, Amon menuturkan pemerintah Alor akan menyelenggarakan rapat koordinasi terpadu antara Dinas Pertanian, Badan Koordinasi Penyuluh, Dinas PUPR dan BPS disertai TNI-AD.
"Ini dimaksudkan agar upaya peningkatan LTT bisa mencapai target melalui sinergi kerja penyuluh, mantri tani, babinsa dan petani," pungkasnya. (adv/adv)
