Dua Anggota DPR-RI Mengomentari Pangan Indonesia

Jakarta -

Apresiasi terhadap pembangunan pertanian pada era Kabinet Jokowi-JK mendapat apresiasi. Setidaknya, dari dua Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron dari Partai Demokrat dan Daniel Johan dari Partai Kebangkitan Bangsa, menjelang dua tahun Kabinet Jokowi-JK terucap. Herman, yang baru meraih gelar doktor di bidang ilmu pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Padjajaran dengan disertasinya 'Model Pengembangan Diversifikasi Pangan Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional (Suatu Kasus di Provinsi Jawa Barat)' bukan hanya basa-basi.

Ia menggaris bawahi dua hal pokok dalam kinerja sektor pertanian yang dipimpin oleh Andi Amran Sulaeman. Pertama, di sektor tanaman pangan seperti beras dan jagung. "Saya ini paling keras kritik pertanian, tapi kali ini harus diakui positif," ujarnya.

Herman merujuk kepada fakta nahwa sepanjang tahun ini, Indonesia mampu memenuhi kebutuhan berasnya tanpa impor dengan merujuk pada tidak adanya surat izin impor beras. "Impor awal tahun ini, itu realisasi kuota impor tahun lalu yang mencapai 1,5 juta ton, yang baru terealisasi sekitar 0,8 juta ton," jelasnya.

Terkait dengan kemampuan memenuhi kebutuhan beras dan stok yang cukup, Presiden pada Hari Pangan Sedunia baru-baru ini juga mempertegas bahwa jika kita tidak impor beras berarti sama dengan membuat susah negara lain yang selama ini surplus dan mengekspor berasnya antara lain ke Indonesia.

Pernyataan Presiden ini didukung oleh Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta beberapa hari sebelumnya. "Ngapain lagi impor, barang banyak. Orang yang impor saja tidak ada yang mau, gimana? Sampai sekarang nggak ada permintaan impor. Beras oke, cabai aman, bawang bagus," tukasnya.

Memang pada 2015, jika mengacu pada angka tetap (Atap) yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi mencapai 75,55 juta ton gabah kering giling (GKG). Angka tersebut bukan saja lebih tinggi dari target Rencana Strategis 2015-2019 yang tertulis 73,40 juta ton GKG (2015). Namun, menjadi rekor produksi padi atau tertinggi dalam 10 tahun terakhir.

Data capaian produksi 2010-2014 jauh di bawah capaian tersebut. Pada 2010, produksi 66,47 juta ton GKG, pada 2011 sebesar 65,76 jt ton GKG, 2012 sebesar 69,06 juta ton GKG, 2013 sebesar 71.28 jt ton GKG, dan 2014 sebesar 70,25 jt ton GKG. "Ini karena pemerintah saat ini fokus dan melakukan program intensifikasi dengan baik. Tentu, juga karena anggaran pertanian tahun ini juga naik," ujar Herman yang juga diakui Daniel.

Tentu apresiasi tersevyr merujuk pada kinerja produksi beras 2016 yang hingga Angka Ramalan II 2016, yang dirilis BPS, tercatat 79 juta ton. Hal senada juga dilontarkan Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarto Tohir yang mengapresiasi Angka Tetap produksi pangan 2015. Tak terkecuali dengan nilai tukar petani. NTP nasional September 2016 sebesar 102,02 atau naik 0,45% dibanding NTP bulan sebelumnya. Kenaikan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik sebesar 0,73%, lebih besar dari kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,28%.

Di sisi lain indeks Ketahanan Pangan global atau Global Food Security Index (GFSI) 2016, posisi Indonesia meningkat dari peringkat ke 74 menjadi ke 71 dari 113 negara. Namun, kedua wakil rakyat itu memberikan catatan lain, yang harus dijadikan pekerjaan rumah yakni jaga stabilitas harga dan pasokan pangan. Itu artinya, aspek transportasi harus mendapat perhatian. "Negeri ini kepulauan. Kalau terjadi ombak tinggi di laut, kapal tidak bisa berlayar, pasok pangan ke daerah konsumen lain yang bukan sentra produksi, terancam dan harga bakal bergejolak," ujar Herman.

Oleh karena itu, insentif ke sektor transportasi khususnya untuk pangan, perlu dipikirkan. Daniel Johan juga mengusulkan pemerintah sebaiknya membangun BUMDes (desa) di setiap desa. Hal ini dapat mendorong kemandirian pangan dan ekonomi di pedesaan, bahkan akan memudahkan Bulog dalam penyerapan beras.

Tentu, yang tidak kalah penting, selain terus melakukan intensifikasi adalah peningkatan gerakan diversifikasi pangan. Hal ini akan menekan ketergantungan pada beras. Banyak kalangan mengatakan bagaimana jadinya nasib pangan kita kalau Indonesia tidak mengalami El Nino? Tahun 2016, Indonesia pasti sudah ekpor beras dalam skala besar. Mentan berharap semoga iklim tetap bersahabat dengan petani kita agar produksi tetap terpelihara dan kedaulatan pangan tetap terjaga.

(adv/adv)