Hanif Sebut Pemagangan Bisa Percepat Kompetensi Tenaga Kerja

Hanif Sebut Pemagangan Bisa Percepat Kompetensi Tenaga Kerja

adv - detikFinance
Kamis, 28 Des 2017 00:00 WIB
Hanif Sebut Pemagangan Bisa Percepat Kompetensi Tenaga Kerja
Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri (Foto: Detikcom)
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mendampingi Presiden Jokowi pada penyerahan sertifikat kompetensi pemagangan kepada 3.000 peserta pemagangan dan 97 pembimbing/mentor di lima sektor, yaitu sektor perbankan, manufaktur, pariwisata/perhotelan, ritel, serta perikanan dan kelautan.

Penghargaan juga diberikan kepada perusahaan/industri sebagai penyelenggara program pemagangan di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK), Bekasi, Jawa Barat, Rabu (27/12/2017).

Hanif mengatakan kegiatan penyerahan sertifikat kompetensi pemagangan, merupakan tindak lanjut dari kegiatan deklarasi pemagangan nasional menuju Indonesia Kompeten yang dilaksanakan pada 23 Desember 2016 lalu di Karawang Industrial International City (KIIC).

"Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk melakukan percepatan dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga kerja dan percepatan melalui pendidikan dan pelatihan vokasi khususnya program pemagangan, yang dilaksanakan bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri," kata Hanif dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/12/2017).

Hanif menuturkan, program pemagangan ini telah mempunyai sistem lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Hal itu ditandai dengan beberapa poin.

Pertama, program pemagangan didesain mengacu pada jabatan kerja yang didasarkan kebutuhan industri sehingga ada link and match.

Kedua, program kurikulum dan silabus pemagangan mengacu pada standar Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI), baik standar khusus atau standar Internasional.

Ketiga komposisi program pemagangan terdiri dari 25 persen teori dan 75 persen praktik yang dilaksanakan sepenuhnya oleh industri.

Keempat, setelah selesai mengikuti pemagangan, peserta mendapat sertifikat pemagangan dan mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi ini merupakan bentuk pengakuan dari industri terkait mengenai kompetensi pemagang sehingga ini menjadi alat mereka untuk masuk ke pasar kerja.

Kelima, perusahaan penyelenggara pemagangan harus punya program, kurikulum dan silabus, sarana dan prasarana, serta perencana instruktur dan pembimbing.

Hanif menambahkan, pemagangan merupakan proses mendapatkan keterampilan atau kompetensi di tempat kerja dengan didampingi oleh pembimbing yang memiliki acuan program yang jelas.

"Melalui pemagangan peserta akan mendapatkan pengalaman kerja pada dunia kerja yang sesungguhnya, membentuk sikap mental, perilaku kerja serta kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sehingga hal tersebut menjadi modal yang sangat penting bagi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan atau bekerja secara mandiri," katanya.

Dalam kesempatan ini, Hanif juga melaporkan mengenai program 3R (Reorientasi, Revitalisasi, dan Rebranding) untuk lima Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK), yakni Bekasi, Bandung, Serang, Medan dan Semarang.

Program ini dimaksudkan agar BBPLK lebih fokus dalam mempersiapkan dan meningkatkan kualitas calon tenaga kerja memenuhi kebutuhan pasar kerja.

"Karena sesuai arahan Presiden ke depan agar investasi SDM bisa fokus dan masif," kata Hanif.

Hanif mengatakan BBPLK mempunyai banyak kejuruan, seperti di Bekasi ada 19 kejuruan. Namun satu kejuruan hanya meluluskan 200-300 orang pertahun.

"Sekarang diubah fokus menjadi 2-3 kejuruan, tetapi produksi satu tahun 7.000 orang per tahun. Ini dalam rangka untuk sediakan tenaga kerja terampil di Indonesia," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang ikut hadir mengatakan Pemprov Jabar dan jajaran pemkab/pemkot sangat mendukung langkah pemerintah pusat dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Salah satunya melalui penyerahan sertifikat peserta pemagangan sebaga modal untuk terjun di pasar kerja sesuai kompetensi yang dimiliki.

"Dengan demikian pencari kerja akan memiliki nilai tawar yang bagus dan juga kacamata perusahaan dapat merekrut karyawan sesuai dengan kebutuhan," katanya.

Sebelumnya, dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menilai uji kompetensi yang digelar oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan telah mendapatkan lisensi dari BNSP berjalan secara adil.

Dari 6.201 orang yang mengikuti uji kompetensi pemagangan, sebanyak sebanyak 5.635 orang dinyatakan kompeten.

"Jadi yang tidak lulus 566 orang. Artinya uji kompetensi ini beneran karena ada yang tidak lulus. Kalau lulus semua, saya malah curiga, beneran nggak sih. Kalau ada yang tidak lulus, berarti ini benar," kata Jokowi.

Hanif Sebut Pemagangan Bisa Percepat Kompetensi Tenaga KerjaPresiden Joko Widodo menyerahkan seritifikasi pemagangan (Foto: Dok Kemnaker)

Selanjutnya Jokowi memerintahkan Hanif untuk merancang secara serius program pemagangan untuk 1,4 juta orang di tahun 2019.

Jokowi mengingatkan sertifikat kompetensi bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi justru merupakan awal dari perjalanan pemagang.

"Teruskan kembangkan kemampuan kalian, teruskan inovasi dan tunjukkan SDM Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain, " katanya.

Turut hadir dalam acara penyerahan sertifikasi pemagangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (adv/adv)

Berita Terkait