.webp)
Pada akhirnya, kenaikan pendapatan premi ditambah dengan hasil investasi sebesar Rp 6,52 triliun membuat aset LPS tumbuh 16,73% menjadi Rp 102 triliun yang menjadikan LPS sebagai salah satu lembaga penjamin dan resolusi bank dengan aset terbesar.
Dari sisi akuntabilitas pengelolaan keuangan, laporan keuangan LPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dengan opini 'Wajar untuk Segala Hal yang Material'.
Dari sisi pelaksanaan penanganan bank gagal, LPS telah melakukan proses likuidasi terhadap 23 bank gagal yang seluruhnya adalah BPR hingga 2018. Adapun dari 23 bank gagal tersebut, 8 bank telah diselesaikan proses likuidasinya pada 2018 dengan recovery rate 57,82%.
LPS juga telah melakukan pembayaran simpanan yang layak dibayar atas bank-bank yang dilikuidasi. Pada 2018, jumlah simpanan yang dibayar mencapai Rp 53,54 miliar untuk 13.383 rekening. Sementara itu, sejak awal berdiri hingga Juni 2019, LPS telah melikuidasi 97 bank (96 BPR dan 1 bank umum). Total klaim penjaminan yang dibayarkan mencapai Rp 1,4 triliun (221.662 rekening) per Juni 2019.
Selain kinerja keuangan dan kinerja inti LPS (penjaminan dan resolusi), penguatan juga terus dilakukan terhadap sektor-sektor pendukung seperti peningkatan awareness, hubungan kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), teknologi informasi, maupun fungsi hukum. Pada 2018, LPS telah melakukan sosialisasi dan edukasi di banyak kota di Indonesia. Hal ini turut berpengaruh pada meningkatnya indeks awareness dari masyarakat, dari 67,41% menjadi 72,6% di tahun 2018.
Diharapkan dengan tingkat awareness yang semakin tinggi, tingkat kepercayaan publik kepada perbankan akan semakin terjaga dan pada akhirnya akan berpengaruh positif kepada stabilitas sistem keuangan.
Pada akhir 2018, guna mendapatkan kandidat terbaik, LPS memulai proses perekrutan kandidat pegawai melalui program Pendidikan Calon Pegawai (PCP) dari lulusan perguruan tinggi terbaik (dalam dan luar negeri) dengan jumlah target perekrutan 100 orang. Adapun untuk peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui pengiriman pegawai LPS untuk mengikuti Pendidikan S2 di dalam dan luar negeri serta penyelenggaraan pelatihan khusus terkait kemampuan manajerial dan penanganan bank.
Inovasi dalam bidang teknologi informasi (TI) juga terus dilakukan. Pada 2018, pengembangan fungsi TI difokuskan pada aplikasi-aplikasi yang dapat mempercepat penyelesaian rekonsiliasi dan verifikasi klaim simpanan nasabah bank yang dilikuidasi serta pengelolaan data yang terintegrasi antara BI, OJK, dan LPS. Pengelolaan data yang terintegrasi ini selain memudahkan bank dalam menyampaikan laporan berkala juga dapat menguatkan fungsi surveilan LPS.
Peran LPS dalam hubungan internasional pun semakin diakui. Selama 2018, LPS menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan internasional baik bilateral maupun multilateral.
Sebagaimana diketahui bahwa LPS merupakan lembaga negara yang independen dengan mandat yang cukup luas yaitu sebagai otoritas penjamin simpanan, otoritas resolusi, maupun lembaga yang berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.
Tidak banyak lembaga penjamin di dunia yang mempunyai mandat sebesar LPS. Oleh karena itu, LPS berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan pencapaian kinerja yang berkelanjutan untuk menjadi lembaga penjamin simpanan dan resolusi bank yang terdepan dan diakui baik di tingkat nasional maupun internasional khususnya di Asia. (adv/adv)
