Presiden Yakin Hilirisasi Pertambangan Dapat Atasi Defisit Perdagangan

Presiden Yakin Hilirisasi Pertambangan Dapat Atasi Defisit Perdagangan

Advertorial - detikFinance
Kamis, 05 Des 2019 00:00 WIB
Presiden Yakin Hilirisasi Pertambangan Dapat Atasi Defisit Perdagangan
Foto: dok. Kementerian ESDM
Jakarta - Presiden Joko Widodo dalam acara Indonesia Mining Award 2019 menyampaikan keyakinannya bahwa bila hilirisasi dapat dilakukan bersama semua pihak di sektor pertambangan mineral dan batubara, maka persoalan defisit neraca perdagangan akan dapat diatasi.

Jokowi mengakui bahwa peran sektor pertambangan selama ini sangat besar dalam mendukung kualitas neraca perdagangan Indonesia, kendati demikian ia mengingatkan agar tak sampai ketergantungan pada ekspor produk mentah semata. Untuk itu ia mendorong ada langkah konkret untuk melakukan hilirisasi agar multiplier effectnya bisa dirasakan masyarakat lewat penciptaan lapangan kerja.

Terlebih langkah hilirisasi ini bisa banyak memberikan keuntungan pada negara lewat kemandirian memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selain itu Indonesia juga dinilai bisa mengambil keuntungan dari tren mobil listrik yang sedang berkembang dengan membangun industri hilir nikel berupa produk baterai litium. Mobil listrik menurutnya bergantung pada komponen baterai litium ini yang bahan bakunya banyak di Indonesia.

"Tiga minggu yang lalu saya bikin hitung-hitungan, kalau semuanya menuju pada hilirisasi dan industrialisasi barang setengah jadi dan barang jadi. Saya yakin tidak ada tiga tahun, problem yang tadi bertahun-tahun, berpuluh tahun tak bisa diselesaikan" ungkap Presiden Jokowi dalam sambutannya di acara Indonesia Mining Award 2019, Rabu (20/11) di Jakarta.

Jokowi menekankan bahwa peluang ini baru mengandalkan satu produk tambang yakni nikel. Belum lagi bila hilirisasi yang sama dilakukan untuk produk pertambangan lain seperti timah, batubara, tembaga dan lainnya. Ia mengingatkan banyak hal yang bisa dilakukan dari hilirisasi di pertambangan yakni peningkatan nilai tambah.

Ia mencontohkan batubara yang bisa dilakukan gasifikasi untuk mendapatkan produk turunan lain seperti DME hingga produk LPG dan petrokimia lain. Kalau hilirisasi bisa dilakukan, menurutnya tak perlu lagi ada impor LPG dan produk petrokimia dari luar sehingga bisa mengatasi persoalan pada neraca perdagangan

"Langsung hilang itu. Begitu ini muncul, bapak ibu membangun ini. saya jamin hilang itu current deficit kita. Saya jamin hilang. Tidak akan lebih dari 3 tahun, kalau tambah dari satu komoditas, batubara ini, hilang" ujarnya.

Bila ini bisa terealisasi, menurutnya Indonesia tak perlu risau dengan tren kurs rupiah terhadap dolar atau mata uang asing. Atas dasar ini ia mendorong agar semua pihak bekerjasama dan bila diperlukan agar bergabung mendorong hilirisasi. Pihaknya pun menawarkan dukungan akses pendanaan bila diperlukan. Lebih jauh ia mengaku akan mengundang para pelaku usaha pertambangan ini untuk berdiskusi mewujudkan agenda hilirisasi dan dukungan yang dibutuhkan.

"Sehingga saya mengajak sekali lagi untuk bersiap diri kesana (hilirisasi)" ujarnya.

Ia pun mengambil contoh bagaimana pihaknya mendesak badan usaha milik negara untuk masuk sektor hilirisasi ini. Termasuk seperti mendorong pengolahan bauksit menjadi alumina di Kalimantan Barat.

"Swasta saya ajak juga, yang memiliki tambang ini saya ajak juga untuk ikut membangun industrinya" ujarnya.

Presiden Yakin Hilirisasi Pertambangan Dapat Atasi Defisit Perdagangan

Foto: dok. Humas Ditjen Minerba

Jokowi pun mengungkapkan dari komoditas tembaga juga demikian, dimana turunannya bisa bernilai 15 kali serta asam sulfatnya bisa dipakai untuk campuran pembuatan baterai lithium. Atas dasar ini ia mengajak semua pihak untuk mendukung dan membuat desain besar bisnis negara dalam jangka panjang. Terlebih masa depan listrik dunia disebut kuncinya ada di baterai yang bahan bakunya banyak ditemukan di Indonesia.

Untuk itu ia pun menyoroti ekspor bijih nikel, terlebih yang berkadar rendah karena disebut mengandung kobalt yang banyak dipakai untuk mendukung pengembangan industri baterai litium. Ia berharap dengan industrialisasi di semua sektor, transformasi ekonomi Indonesia bisa berjalan baik.

"Sangat keliru kalau barang begitu kita ekspor, sehingga transformasi besar di ekonomi indonesia itu bisa berubah dimulai dari dunia pertambangan" harapnya

Senada dengan itu Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Bambang Gatot Ariyono, mengatakan instruksi Presiden terkait hilirisasi ini sudah didorong ke pemegang izin usaha pertambangan. Hasilnya sejauh ini telah mulai terlihat dengan adanya berbagai pembangunan smelter atau fasilitas pengolahan berbagai komoditas tambang.

Tak sebatas membangun, pemerintah juga menurutnya telah memberikan sokongan berupa kuota ekspor dalam jangka terbatas bagi mereka yang berkomitmen melakukan hilirisasi. Meski dalam waktu dekat kuota ekspor tak lagi diberikan karena kapasitas smelter yang ada telah memadai, ia mengaku terus akan mendukung inisiatif hilirisasi lewat kebijakan lainnya yang diperlukan.

Ia pun meminta pihak pemegang izin pertambangan agar serius melakukan pembangunan smelter dan mendorong upaya industrialisasi yang bermanfaat bagi terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat. Pihaknya pun memastikan akan melakukan kontrol terhadap pihak yang berkomitmen melakukan hilirisasi dengan verifikasi berkala setiap 6 bulan. Tujuannya agar agenda hilirisasi dan industrialisasi bisa lebih cepat terwujud dan diikuti pelaku usaha pertambangan lain yang belum masuk terlibat.

Bambang pun berharap dengan perhatian besar yang diberikan Presiden Jokowi, termasuk tawaran untuk berdiskusi dan mencarikan akses pendanaan demi pengembangan hilirisasi ini, dapat dilihat sebagai peluang oleh pelaku usaha pertambangan.

"Bapak Presiden sudah terbuka, menawarkan dukungan agar hilirisasi dapat berjalan baik. Saatnya pelaku usaha untuk memenuhi komitmen pada peningkatan nilai tambah sesuai amanat konstitusi" ujarnya. [Humas Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara] (adv/adv)

Berita Terkait