Dapat Anggaran Rp 149,81 T di 2021, PUPR Fokus Program Padat Karya

Advertorial - detikFinance
Kamis, 17 Sep 2020 00:00 WIB
adv pupr
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Foto: Dok. PUPR
Jakarta - Pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran (TA) 2021 sebesar Rp 149,81 triliun telah disetujui DPR RI. Jumlah anggaran yang didapatkan Kementerian PUPR lebih besar Rp 34,23 triliun dari pagu indikatif TA 2021.

Tahun depan, PUPR akan menitikberatkan alokasi anggaran untuk program infrastruktur mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi COVID-19.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan kerangka program Kementerian PUPR tahun 2021 disusun berdasarkan beberapa aspek, yakni lima visi Presiden Joko Widodo untuk 2019-2024, penanganan dampak Pandemi COVID-19, serta tema dan prioritas nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021. Hal itu disampaikan Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI membahas Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dalam nota keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2021 yang dipimpin oleh Ketua Komisi V Lasarus, Rabu, (2/9).

"Ada 6 kelompok program prioritas yang menjadi fokus program Kementerian PUPR 2021, yakni dukungan peningkatan ketahanan pangan, pengembangan konektivitas, peningkatan kesehatan dan lingkungan masyarakat, peningkatan investasi dengan memberikan dukungan pada kawasan strategis nasional, penguatan jaring pengaman nasional lewat program Padat Karya Tunai (PKT) serta pembelian produk rakyat dan pengusaha lokal (UMKM), dan peningkatan ketahanan bencana & perubahan iklim," rinci Basuki.

adv puprFoto: Dok. PUPR

Menteri kelahiran Surakarta, Jawa Tengah itu menjelaskan, alokasi dana untuk program PKT Kementerian PUPR di tahun 2021 akan ditingkatkan. Kebijakan itu diambil guna mendukung program pemulihan ekonomi nasional melalui pembangunan infrastruktur dengan melibatkan warga setempat, seperti pembangunan irigasi, jembatan desa, perbaikan sanitasi, dan sebagainya.

"Dari Pagu Anggaran Tahun 2021 yang telah ditetapkan sebesar Rp 149,81 triliun, dialokasikan sebesar Rp 18,14 triliun untuk program PKT. Jumlah ini meningkat dari program PKT tahun 2020 yang dialokasikan sebesar Rp 12,32 triliun," sambung Basuki.

adv puprFoto: Dok. PUPR

Ketua Komisi V DPR Lasarus mengemukakan, pihaknya mendukung program PUPR tahun 2021 yang fokus pada kegiatan padat karya.

"Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan memberdayakan masyarakat kita dukung penuh. Bagaimana stimulus dari APBN agar bisa berdampak langsung ke masyarakat bawah," katanya.

adv puprFoto: Dok. PUPR

Dalam rangka mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, Basuki menambahkan, pagu anggaran Kementerian PUPR TA 2021 akan dikucurkan untuk pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA). Infrastruktur SDA tersebut meliputi 54 bendungan yang terdiri dari 11 bendungan baru dan 43 bendungan eksisting, 24 embung, 25 ribu hektare lahan irigasi baru, 120 km pengendali banjir, 20 km pengaman pantai, program padat karya P3TGAI di 12.000 lokasi, rehabilitasi dan peningkatan 250 ribu hektare lahan irigasi serta revitalisasi 5 danau.

adv puprFoto: Dok. PUPR

Di bidang konektivitas, anggaran digunakan untuk pembangunan 831 km jalan, 19.888 meter jembatan, 3.116 meter flyover/underpass/terowongan, 35 km jalan bebas hambatan, serta peningkatan 1.279,5 km jalan nasional dan 2.177,5 meter penggantian jembatan.

Anggaran tahun 2021 juga dimanfaatkan untuk membangun 2.012 liter/detik SPAM, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik untuk 367.380 KK, 917 sekolah/gedung sarana dan prasarana pendidikan, 9 gedung sarana dan prasarana olahraga (termasuk dukungan Piala Dunia U-20), 17 pasar, penataan 143 hektare permukiman kumuh dan KSPN.

adv pupr

Basuki mengulas, di tahun 2021 akan ada pembangunan 9.210 unit rumah susun, 2.440 rumah khusus, 111.200 unit rumah swadaya dan 40.000 unit prasarana dan sarana umum.

Alokasi anggaran PUPR TA 2021 turut mencakup dukungan manajemen yang meliputi pembinaan konstruksi, pembiayaan infrastruktur PU dan perumahan, pengembangan SDM, pengembangan infrastruktur wilayah, Sekretariat Jenderal & Inspektorat Jenderal.

(***/***)