.webp)
Ada kabar gembira bagi warga DKI yang tengah merencanakan untuk memiliki hunian pertama kali. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pembebasan BPHTB Terhadap Perolehan Hak Pertama Kali dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Sampai dengan Nilai Tertentu.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan.BPHTB kini dibebaskan bagi Perolehan Hak Pertama Kali, yaitu perolehan hak atas tanah atau bangunan oleh wajib pajak untuk yang pertama kali.
Pembebasan BPHTB diberikan kepada wajib pajak orang pribadi. Peluang ini memberikan keringanan sebesar 100% untuk perolehan hak pertama kali berupa Rumah Tapak dengan NPOP sampai dengan dua miliar rupiah yang termasuk dalam kategori:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
- Pemindahan hak seperti jual beli, hibah, hibah wasiat, dan waris.
- Pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak dan di luar pelepasan hak, termasuk hak baru melalui program nasional pemerintah di bidang pendaftaran tanah.
Menariknya, kebijakan ini juga mempertimbangkan situasi di mana objek pembebasan BPHTB diperoleh oleh beberapa orang penerima hak secara bersamaan, tetap dapat diberikan pembebasan BPHTB tetapi dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:
a. Sepanjang paling sedikit satu orang penerima hak atau pemohon telah memenuhi ketentuan.
b. Pemohon wajib mencantumkan identitas seluruh penerima hak ke dalam permohonan pembebasan BPHTB.
c. Penerima hak yang telah diberikan pembebasan BPHTB tidak dapat diberikan pembebasan BPHTB kembali secara perseorangan untuk perolehan hak berikutnya.
Cara mengajukan pembebasan BPHTB pun sangat mudah. Wajib pajak atau kuasanya dapat mengajukan permohonan bersamaan dengan pelaporan SSPD BPHTB secara elektronik melalui website ebphtb.jakarta.go.id.
Dalam pelaporan SSPD BPHTB, pemohon wajib menyertakan hasil pindai (scan) surat pernyataan. Selain itu, untuk perolehan hak pertama kali melalui program nasional pemerintah di bidang pendaftaran tanah, persyaratan tambahan harus dipenuhi, termasuk hasil pindai sertifikat hak atas tanah yang diperoleh melalui program tersebut.
Kebijakan pembebasan BPHTB ini memberikan dorongan bagi masyarakat DKI Jakarta yang ingin memiliki hunian pertama kali. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memberikan dukungan untuk pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat memperkuat iklim properti yang inklusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Lebih lanjut, informasi lengkap mengenai pembebasan BPHTB bagi warga DKI Jakarta yang ingin memiliki hunian pertama kali bisa diakses melalui laman https://bapenda.jakarta.go.id.
(adv/adv)
