Perkuat Sinergi, Gubernur BI Paparkan Arah Bauran Kebijakan 2024

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan perlunya memperkuat sinergi dalam melanjutkan ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang terus meningkat. Hal ini diungkapkan dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2023, 29 November 2023 di Jakarta.

Ia menjabarkan ada berbagai tantangan global yang harus dicermati karena berpengaruh pada ekonomi Indonesia. Hal ini meliputi perlambatan dan divergensi pertumbuhan ekonomi global, penurunan angka inflasi yang lambat, suku bunga negara maju yang lebih tinggi dan lebih lama, kuatnya mata uang dollar, serta keluarnya arus modal asing dalam jumlah besar dari emerging market ke negara maju.

Kendati begitu, BI memperkirakan indikator makroekonomi seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi masih terjaga pada 2024. Hal ini didukung konsistensi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Prospek Ekonomi Indonesia

Arahan Presiden RI, Joko Widodo di PTBI 2023 (dok. Departemen Komunikasi Bank Indonesia)

Prospek perekonomian domestik Indonesia tahun 2024-2025 diperkirakan tetap terjaga meski tantangan dan ketidakpastian global melanda. Ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh dalam kisaran 4,7-5,5% pada 2024 dan 4,8-5,6% pada 2025. Inflasi terkendali dalam rentang sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025. Perry menambahkan, nilai tukar rupiah tahun 2024 akan tetap stabil.

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mendukung tetap terjaganya stabilitas eksternal sejalan dengan prakiraan defisit transaksi berjalan yang terjaga rendah pada kisaran defisit 0,1% sampai dengan defisit 0,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2024 dan defisit 0,5% sampai dengan defisit 1,3% dari PDB pada 2025.

Kredit/pembiayaan perbankan juga akan terus membaik, dan diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi. Pertumbuhan kredit akan berada pada kisaran 10-12% pada 2024, dan 11-13% pada 2025. Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap kuat karena didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal.

Dari sisi digitalisasi, nilai transaksi digital banking akan terus tumbuh 23,2% pada 2024 hingga mencapai Rp 71.584 triliun serta tumbuh 18,8% pada 2025 menjadi Rp 85.044 triliun. Transaksi e-commerce juga akan terus tumbuh 2,8% menjadi Rp 487 triliun pada 2024 dan 3,3% menjadi Rp 503 triliun pada 2025.

Bank Indonesia telah menyiapkan bauran kebijakan untuk menghadapi ketidakpastian global, sekaligus menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Arah Bauran Kebijakan Bank Indonesia 2024

Presiden RI dan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia melakukan foto bersama (dok. Departemen Komunikasi Bank Indonesia)

Arah bauran kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2024 mencakup kebijakan moneter yang difokuskan pada stabilitas (pro-stability), serta empat kebijakan lainnya, yaitu kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pendalaman pasar uang dan pasar valas, dan kebijakan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau yang diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (pro-growth).

1. Kebijakan Moneter

Arah kebijakan moneter Bank Indonesia pada tahun 2024 fokus untuk mencapai sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah agar gejolak global tidak mengganggu stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan moneter pro-stability ini akan ditempuh dengan kebijakan suku bunga secara forward-looking dan pre-emptive. Hal ini bertujuan mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah, serta menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah agar tetap sejalan dengan pencapaian sasaran inflasi dan mendukung stabilitas eksternal.

Kebijakan ini didukung operasi moneter pro-market untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan Bank Indonesia ke pasar keuangan dan perekonomian, termasuk daya tarik masuknya aliran portofolio asing, serta pengelolaan lalu lintas devisa sesuai kaidah internasional untuk mendukung stabilitas eksternal dan kecukupan cadangan devisa.

2. Kebijakan Makroprudensial

Bank Indonesia akan melanjutkan kebijakan makroprudensial tetap longgar pada tahun 2024. Kebijakan ini mendorong kredit dan pembiayaan perbankan yang optimal dengan tetap turut menjaga stabilitas sistem keuangan (SSK).

Pelonggaran kebijakan makroprudensial ditempuh dengan tiga instrumen pokok, antara lain (i) peningkatan efektivitas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan pelonggaran seluruh instrumen kebijakan makroprudensial lainnya; (ii) pelonggaran likuiditas dengan penurunan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM); dan (iii) penguatan surveilans SSK.

3. Kebijakan Sistem Pembayaran

Kebijakan sistem pembayaran akan terus diarahkan untuk mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional. Hal ini sejalan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 yang meliputi struktur industri yang sehat dan efisien, serta infrastruktur aman dan andal.

Mengacu pada Blueprint tersebut, BI fokus pada lima program, antara lain (i) pengembangan BI-FAST yang interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi dengan Gerbang Pembayaran Nasional; (ii) pengembangan BI-RTGS Generasi ke-3 yang modern, multi-currency dan berstandar internasional, serta interkoneksi dengan modernisasi sistem operasi moneter Bank Indonesia; (iii) pengembangan pusat data transaksi pembayaran didukung inovasi dan pemanfaatan Artificial Intelligence; (iv) pengembangan Rupiah Digital sebagai satu-satunya alat pembayaran digital yang sah di Indonesia; dan (v) perluasan kerja sama sistem pembayaran ritel antarnegara melalui QRIS dan BI-FAST secara bilateral dengan negara ASEAN dan sejumlah negara Asia lainnya.

4. Kebijakan Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valas

Kebijakan pendalaman pasar uang terus diarahkan demi terwujudnya pasar uang yang modern dan berstandar internasional, memperkuat efektivitas transmisi bauran kebijakan Bank Indonesia, serta mendukung pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Kebijakan pendalaman pasar uang dan pasar valas pada tahun 2024 akan difokuskan pada 4 (empat) program utama yaitu: (i) pengembangan produk untuk peningkatan volume dan likuiditas pasar uang dan pasar valas; (ii) penguatan mekanisme pasar yang efisien dalam pembentukan struktur suku bunga dan nilai tukar, (iii) penguatan konsolidasi pelaku pasar melalui Primary Dealers dan Asosiasi Pasar Uang dan Valuta Asing Indonesia (APUVINDO), serta (iv) pengembangan Central Counter Party Suku Bunga dan Nilai Tukar (CCP SBNT) dengan industri.

5. Kebijakan Ekonomi-Keuangan Inklusif dan Hijau

Bank Indonesia terus memperkuat sinergi untuk mendorong akselerasi pengembangan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau. Salah satunya melalui pengembangan UMKM untuk memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional.

Penguatan UMKM dilakukan melalui peningkatan produktivitas UMKM, terutama melalui pengembangan UMKM pangan yang sejalan dengan GNPIP, transformasi UMKM naik kelas melalui pengembangan UMKM ekspor dan UMKM hijau, serta penguatan dan perluasan program digitalisasi UMKM yang tidak hanya mendorong UMKM masuk ke ekosistem digital namun juga mengembangkan UMKM digital kreatif. Pelaksanaan program tersebut dilakukan melalui sinergi yang erat dengan K/L terkait dan didukung oleh seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia.

Perry menegaskan lima arah bauran kebijakan Bank Indonesia yang pro stability dan pro growth ini diperkuat dengan sinergi kebijakan Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah. Dengan begitu, pihaknya dapat menjaga stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Sinergi ini juga diperkuat dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah, serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Transaksi Pemerintah Pusat dan Daerah (P2DD). BI juga akan terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha .