BI Beberkan Arah Kebijakan 2026, Prabowo Tekankan Pentingnya Kemandirian

BI Beberkan Arah Kebijakan 2026, Prabowo Tekankan Pentingnya Kemandirian

Advertorial - detikFinance
Kamis, 04 Des 2025 10:50 WIB
BI Beberkan Arah Kebijakan 2026, Prabowo Tekankan Pentingnya Kemandirian
Dok. Youtube: Bank Indonesia Channel
Jakarta - Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 digelar di Grha Bhasvara Icchana, Kantor Pusat BI, Jakarta. Forum ini menghadirkan Presiden Prabowo Subianto, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Gubernur BI Perry Warjiyo.

Forum ini memaparkan prospek ekonomi 2026-2027, arah bauran kebijakan BI tahun depan, serta plan ekonomi jangka menengah panjang 2025-2030. PTBI tahun ini menjadi momentum penyelarasan arah kebijakan ekonomi nasional di tengah lanskap global yang masih dipenuhi ketidakpastian.

Dalam pidatonya, Gubernur BI Perry Warjiyo menekankan pentingnya stabilitas sebagai fondasi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia. Perry menegaskan prospek perekonomian global pada 2026-2027 masih dibayangi ketidakpastian.

"Setidaknya ada lima karakter utama yang akan membentuk lanskap global, mulai dari berlanjutnya kebijakan tarif Amerika Serikat, perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, tingginya utang negara-negara maju, meningkatnya risiko dalam sistem keuangan global, hingga maraknya aset kripto swasta yang menuntut pengaturan lebih kuat," ujar Perry, dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025, di Kantor Pusat BI, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Perry berpesan ketidakpastian dunia masih tinggi dan menekankan pentingnya untuk eling lan waspodo, mengutip nasihat Ronggo Warsito sebagai pengingat kewaspadaan di tengah dinamika ekonomi global.

Meski demikian, Perry menegaskan ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang solid dan berpotensi tumbuh lebih kuat pada 2026-2027. Konsumsi dan investasi diperkirakan terus meningkat, ekspor terjaga, inflasi tetap terkendali, nilai tukar rupiah stabil, sementara kredit dan aktivitas ekonomi-keuangan digital diproyeksikan terus membaik.

Fokus Utama Kebijakan BI 2026: Jaga Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam menjaga momentum ini, Bank Indonesia menyiapkan arah bauran kebijakan 2026 yang menekankan keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan. Pada sisi moneter, BI fokus menjaga stabilitas sambil tetap membuka ruang penurunan suku bunga acuan bila inflasi memungkinkan.

Stabilitas nilai tukar akan diperkuat melalui intervensi terukur, termasuk penggunaan NDF, DNDF, serta pembelian SBN di pasar sekunder. Ekspansi likuiditas moneter juga akan dilakukan secara pro-market agar transmisi penurunan suku bunga dapat lebih efektif, sementara cadangan devisa ditopang melalui perluasan instrumen penempatan valas dari DHE SDA.

Dari sisi makroprudensial, kebijakan diarahkan semakin pro-pertumbuhan. BI menyiapkan perluasan Insentif Likuiditas Makroprudensial menjadi Rp423 triliun mulai Desember 2025 untuk mendorong pembiayaan, mempercepat penurunan suku bunga perbankan, dan memperkuat ketahanan sistem keuangan melalui systemic surveillance.

"Kita dorong pembiayaan agar sektor riil semakin bergerak," ujar Perry.

Di sektor sistem pembayaran, BI mempercepat digitalisasi menuju implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Langkah ini mencakup integrasi New BI-FAST dengan fast payments industri, modernisasi BI-RTGS, konsolidasi pelaku industri pembayaran, perluasan QRIS hingga 60 juta pengguna dan 45 juta merchant, serta penguatan kerja sama QRIS lintas negara, termasuk dengan Korea Selatan, India, dan Arab Saudi. BI juga melanjutkan eksperimen penerbitan Digital Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran digital yang sah di Indonesia.

Pendalaman pasar uang dan valuta asing menjadi fokus lain dalam BPPU 2030 untuk memperkuat transmisi kebijakan moneter. BI menargetkan volume transaksi pasar uang mencapai Rp81 triliun per hari dan pasar valas mencapai USD 18 miliar pada 2030. Hal tersebut dilakukan dengan cara mendorong peningkatan repo dan DNDF, pembentukan suku bunga yang efisien di pasar, penguatan jaringan primary dealers; penguatan pelaku pasar bersama APUVINDO dan modernisasi infrastruktur pasar uang berbasis teknologi terbaru; serta sinergi pembiayaan ekonomi dengan pihak terkait.

Selain itu, BI kembali menekankan komitmen terhadap pengembangan ekonomi rakyat melalui dukungan UMKM, pembiayaan inklusif, percepatan ekonomi hijau, dan penguatan ekosistem keuangan syariah. Arah kebijakan tersebut dirancang untuk menopang pertumbuhan yang berkelanjutan, memperluas akses ekonomi, serta menjaga ketahanan di akar ekonomi nasional.

Dalam penutup, Perry menekankan kembali pentingnya kolaborasi secara nasional antarlembaga.

"Dengan sinergi, InsyaAllah Indonesia akan tumbuh lebih tinggi dan berdaya tahan," tutupnya.

Presiden Prabowo: Indonesia Harus Tangguh, Mandiri, dan Bersinergi

Menanggapi paparan BI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya terhadap arah kebijakan yang disampaikan. Ia menekankan bahwa kemandirian ekonomi adalah fondasi menuju Indonesia Emas.

"Kita tidak mau tergantung dengan negara manapun. Demi masa depan bangsa, kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri," tegas Prabowo.

Presiden menilai sinergi antarlembaga telah menunjukkan hasil positif, terutama dalam menjaga stabilitas dan meningkatkan kinerja perekonomian.

"Ini adalah sinergi kerjasama yang baik di antara pengelola perekonomian kita, begitu kita kompak, semua unsur bersatu mengatasi kesulitan rakyat."

Prabowo juga menilai paparan BI telah memberikan optimisme publik, dengan menyebut bahwa pemaparan yang disampaikan cukup komprehensif dan mampu memberikan gambaran kondisi ekonomi Indonesia yang menjanjikan dan menenangkan.

Dalam konteks kebijakan jangka menengah BI 2025-2030, Prabowo menekankan 2026-2027 akan menjadi era pelaksanaan kebijakan yang cepat dan tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa saat ini adalah tahap eksekusi untuk menghadirkan solusi secepat mungkin bagi masyarakat.

Prabowo juga menyoroti prioritas kebijakan pro-rakyat, termasuk percepatan bantuan bagi masyarakat miskin, pembangunan infrastruktur dasar melalui satgas darurat untuk mempercepat penyelesaian jembatan desa, serta reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Ia menegaskan niat pemerintah pimpinan saat ini untuk menjalankan pemerintahan yang adil, transparan, dan terbebas dari penyelewengan maupun korupsi.

PTBI 2025 menegaskan tantangan global ke depan membutuhkan respons kebijakan yang tangguh, adaptif, dan solid antarinstansi. Baik pemerintah maupun Bank Indonesia berkomitmen untuk memperkuat koordinasi, memastikan stabilitas tetap terjaga, dan menjaga momentum akselerasi pertumbuhan.

Simak juga Video SBY Dukung Berbagai Kebijakan Prabowo: Saya Tahu Niatnya Benar

(adv/adv)

Berita Terkait