Follow detikFinance Follow Linkedin
Kamis, 18 Mei 2017 11:24 WIB

Begini Progres Pembangunan Kota Baru Bandar Kayangan di Lombok

Niken Widya Yunita - detikFinance
Peninjauan ke Kota Baru Bandar Kayangan, Lombok (Foto: Dok. Kementerian PUPR) Peninjauan ke Kota Baru Bandar Kayangan, Lombok (Foto: Dok. Kementerian PUPR)
Jakarta - Kota baru di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) yakni Bandar Kayangan, di Kabupaten Lombok Utara masih dibangun. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung pengembangan kota baru tersebut.

Dalam keterangan tertulis dari Kementerian PUPR, Kamis (18/5/2017), Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan mengatakan, bentuk dukungan tersebut berupa tersusunnya masterplan Bandar Kayangan. Masterplan tersebut sebagai global hubungan yang memanfaatkan potensi Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II).

"Salah satu faktor utama dalam pengembangan kawasan baru yakni adanya pengembangan konektivitas jalan," ujar Rido dalam Rapat Pengembangan Bandar Kayangan di Lombok Timur, NTB, beberapa hari lalu.

Rido menjelaskan, saat ini kondisi jaringan jalan di Lombok secara umum sudah terkoneksi dengan kawasan pariwisata, bandara, pelabuhan dan pusat kota Mataram. Namun pada beberapa ruas masih perlu ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya.

"Lebar jalan menuju kawasan Bandar Kayangan perlu ditingkatkan karena sebagian besar masih memiliki lebar 7 meter," ungkap Rido.

Baca juga: Lombok Bakal Punya Kota Baru, Ini Lokasinya

Menurutnya, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional bahwa Bandar Kayangan diproyeksikan sebagai kawasan andalan di NTB. Untuk itu, lanjutnya, Kota Baru Bandar Kayangan perlu dikembangkan sesuai konsep pengembangan yang berbasis wilayah atau Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung.


Rapat Kota Baru Bandar Kayangan, LombokRapat Kota Baru Bandar Kayangan, Lombok (Foto: Dok. Kementerian PUPR)


Ia menilai, pengembangan Kota Baru Bandar Kayangan perlu memanfaatkan potensi ALKI II dan kawasan-kawasan strategis seperti kawasan pariwisata Gili Trawangan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Dalam pengembangannya tentu diperlukan antisipasi terhadap permasalahan perkotaan yang mungkin timbul seperti urban sprawl (gejala perkotaan yang menjalar) dan permasalahan pengolahan atau pembuangan limbah dari kawasan industri.

Secara geografis Bandar Kayangan merupakan salah satu lokasi lintasan strategis dunia. Karena itu, pengembangan Kota Baru Bandar Kayangan dapat diarahkan sebagai strategi industri dan perdagangan antar bangsa yang berasal dari negara-negara lain.

Rido menambahkan, pembangunan Bandar Kayangan merupakan inisiatif dari swasta, sehingga intervensi pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah dalam rangka mempersiapkan kawasan di sekitar Bandar Kayangan sebagai kawasan yang akan terdampak oleh perkembangan.

Untuk mendukung pengembangan Bandar Kayangan, lanjutnya, saat ini telah ada rencana pengembangan infrastruktur, antara lain pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), peningkatan sumur air tanah untuk air baku, pembangunan Early Warning System (sistem peringatan dini) Daerah Alirah Sungai (DAS) Nangka dan Pakendangan, pembangunan instalasi pengolahan air bersih dengan kapasitas 700 liter/detik, pembangunan pembangkit listrik tahap 1 dengan kapasitas 240 mw serta pembangunan Parapet dan perkerasan Tebing Sungai Sokong.

Selain itu, direncanakan juga pembangunan Embung Serbaguna orong Bile dan PLTU. Sejalan dengan prioritas nasional, BPIW Kementerian PUPR merencanakan pengembangan infrastruktur terhadap kota baru publik lainnya yang telah ditetapkan pemerintah, yakni Kota Baru Padang, Palembang, Maja, Pontianak, Banjar Baru, Tanjung Selor, Makassar, Manado, Sorong dan Jayapura serta kota baru yang menjadi inisiatif yang perlu mendapat dukungan oleh pemerintah, yakni Bandar Kayangan, Sei Mangkei, Kemayoran, dan Sofifi.

Dalam membangun kota baru publik, BPIW memiliki tugas untuk menyusun masterplan dan development plan infrastruktur bidang PUPR. "Adapun teknis perencanaan detail dan fisik pembangunan, dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi teknis di Kementerian PUPR," tutur Rido.

(nwy/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed