Strategi Jitu Pengembangan Keuangan Syariah di RI

Jakarta - Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) telah menyiapkan strategi khusus untuk mengoptimalkan besarnya penduduk muslim di Indonesia. Sehingga ke depannya pertumbuhan keuangan syariah bisa menjadi lebih tinggi dari sekarang.

"Ada 3 bidang utama yang diperlukan untuk menjadi fokus pengembangan dan dipertimbangkan untuk menjadi strategi nasional pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ke depan," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Kamis (27/7/2017).

Pertama, kata Bambang adalah penguatan sektor ekonomi syariah. Rantai pasokan komoditas halal merupakan potensi yang sangat besar mengingat Indonesia merupakan negara Muslim terbesar di dunia. Namun agar optimal, langkah-langkah untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi membutuhkan satu strategi dan program implementasi yang efektif, efisien serta terintegrasi.

"Penguatan sektor ekonomi syariah secara signifikan dapat memperkuat struktur perekonomian Indonesia sehingga lebih stabil dan berdaya tahan," jelasnya.

Kedua adalah peningkatan efisiensi di pasar keuangan syariah sangat penting untuk dicapai. Peningkatan kapasitas dan efisiensi pada sektor keuangan komersial syariah mencakup perbankan syariah, pasar modal syariah serta lembaga keuangan non-bank syariah.

Sementara sektor dana sosial keagamaan meliputi sektor zakat dan wakaf yang berpotensi untuk memberikan akses yang jauh lebih luas kepada masyarakat pra-sejahtera agar bisa mendapatkan berbagai pelayanan selain pelayanan keuangan, seperti kesehatan dan pendidikan yang murah.

"Dalam kacamata makro, pengembangan sektor keuangan syariah ini akan sangat membantu untuk menurunkan tekanan fiskal secara signifikan, dalam bentuk penurunan berbagai macam subsidi Pemerintah melalui keterlibatan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan," paparnya.

Bambang menyatakan yang ketiga, penguatan fungsi riset, penilaian dan edukasi. Menurut Bambang, perlu ada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kapasitas tersebut akan dapat ditingkatkan melalui berbagai kegiatan riset berkualitas dan pelatihan, sehingga bukan hanya akses keuangan yang dapat diperluas, akan tetapi setiap manusia Indonesia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan keahlian, agar dapat menjadi bagian penting dari proses pembangunan nasional.

"Dalam kerangka mengembangkan sistem keuangan dan ekonomi syariah, Komite KNKS akan bekerjasama dengan seluruh elemen masyarakat. Salah satu elemen tersebut adalah asosiasi profesi, seperti Ikatan Ahli Ekonomi Islam atau IAEI," tandasnya. (mkj/dna)