Wapres Pilih Naikkan Pajak Kendaraan Ketimbang Harga BBM

Cibitung - Kenaikan penjualan kendaraan membawa konsekuensi bertambahnya subsidi BBM. Untuk mengatasinya, Wapres Jusuf Kalla memilih menaikkan pajak kendaraan ketimbang menaikkan harga BBM.

"Data statistik mobil naik 48%, penjualan sepeda motor 50%, beban subsidi makin meningkat akibat prestasi Anda semua," jelas Wapres saat peresmian 'Toyota Part Center' di Cibitung, Jawa Barat, Kamis (4/9/2008).

"Kalau subsidi naik, siapa yang bayar? Pemerintah yang bayar itu semua subsidi. Pemasukan harus baik supaya subsidi turun. Kenaikan BBM, atau naikkan pajak. Kalau kenaikan BBM, penjualan turun tapi rakyat marah, tapi kalau naikkan pajak mobil, penjualan pasti sedikit tapi rakyat tidak marah. Kan lebih baik begitu, kan lebih adil," imbuh Kalla lagi.

Wapres meminta para pengusaha otomotif memahami kenaikan pajak itu bukan sebagai upaya untuk mengurangi angka penjualan, namun justru untuk membuat penjualan lebih baik lagi.

"Jangan dilihat untuk mengurangi penjualan. Itu agar pemerintah punya kesempatan untuk membangun jalan lebih panjang, maka pajak agar sedikit lebih naik, mobil lebih banyak, begitu teorinya. Jangan sebaliknya, penjualan naik, jalan rusak, mobil juga turun dia penjualan. Itu juga salah kan?" kata Wapres.

Terkait penjualan mobil, Kalla mengatakan bahwa hal itu bisa menjadi salah satu faktor untuk mengukur kemajuan suatu negara. Kalla memberikan apresiasi atas angka penjualan mobil Indonesia bulan Agustus yang sudah menembus 600 ribu unit.

"Saya berharap ini dapat meningkat dari tahun ke tahun, sejalan dengan kemajuan ekonomi kita, infrastruktur dan kemampuan kita mengekspor mobil," katanya.

"Indeks suatu negara itu ditentukan dan dilihat dari penjualan mobil dan rumahnya. Di Indonesia juga dapat dilihat dari situ, sejauh mana ekonomi kita tumbuh," imbuh Kalla.

Dalam kesempatan itu, Kalla juga memberikan apresiasi terhadap bisnis spare part kendaraan. Jika menjual mobil hanya dibutuhkan sejam, maka menjual spare part paling sedikit membutuhkan waktu 20 tahun untuk kendaraan tersebut.

"Jadi bisnis spare partnya lebih panjang dari bisnis mobilnya, filosofi ini bermanfaat bagi pemerintah dalam mengambil keputusan bahwa keputusan itu mudah, namun menjalankannya susah. Sehingga sering orang menganggap beli mobil itu penting, tapi sebenarnya spare part juga penting," pungkas Kalla. (qom/ir)