Pemeriksa Pajak Wajib Lapor Harta Paling Telat 28 September

Jakarta - Pemeriksa pajak wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 28 September 2008.

Aturan ini termuat dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-46/PJ/2008 yang dikutip detikFinance, Jumat (5/9/2008).

Surat edaran ini diteken Dirjen Pajak Darmin Nasution pada 28 Agustus 2008. Dalam surat ini ditegaskan bahwa seluruh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK.

Berdasarkan catatan KPK dari sekitar 1.918 pemeriksa pajak, baru 539 pemeriksa yang menyerahkan LHKPN.

Pejabat di lingkungan pajak yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (ddn/ir)