Rusak Lingkungan Bayar Pajak Lebih Tinggi

Jakarta - Pemerintah tengah mengkaji pengenaan insentif dan disinsentif pajak lingkungan bagi daerah untuk pengembangan lingkungan hidup dan keteraturan tata ruang wilayah.

Hal ini dikatakan oleh Deputi Tata Ruang Wilayah Kementerian Lingkungan Hidup Hermin Rosita ketika ditemui di Kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (5/9/2008).

"Bentuknya pengenaan pajak yang tinggi disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak dengan biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang dtimbulkan akibat pemanfaatan ruang itu," tuturnya.

Hal ini dilakukan agar ada pembatasan penyediaan infrastruktur dengan tidak menggunakan ruang untuk konservasi atau penyerapan air. "Tapi besarnya berapa belum bisa disebutkan karena masih dalam suatu kajian," ujar Hermin.

Hermin mengatakan pengenaan pajak lingkungan kepada daerah ini akan dimasukkan sebagai bagian dari aturan PDRD (Pajak dan Restribusi Daerah).

"Realisasinya secepatnya, tapi tidak mungkin tahun ini karena kita perlu membahasnya lebih detil," katanya.

Sementara insentifnya, Hermin mengatakan bentuknya adalah keringanan pajak, subsidi silang atau imbalan sewa ruang karena daerah tersebut tidak menggunakan daerah konservasi atau serapan airnya sebagai sarana infrastruktur.

"Bentuk subsidi silangnya katakanlah yang menikmati itu daerah hulu ke bagian hilirnya. Hulukan buat konservasi dan dia butuh anggaran, yang hilir kan yang menikmati, jadi hilir bisa memberikan pada yang konservasi. Bisa dalam bentuk pajak atau insentif, itu yang sedang diatur," tuturnya.  

(dnl/ddn)