Infrastruktur Butuh Dana Rp 320 Triliun

Jakarta - Kebutuhan pendanaan infrastruktur melalui skema kerjasama pemerintah-swasta
(PPP/Public Private Partnership) diperkirakan akan melonjak dari perhitungan sebelumnya Rp 311,68 triliun menjadi Rp 320,08 triliun.

Hal tersebut disampaikan Deputi Sarana Prasarana Bappenas Dedy Priatna dalam jumpa pers di kantor Bappenas, Jalan Diponegoro, Jakarta, Jumat (5/9/2008).

"Lonjakan perhitungan kebutuhan karena adanya tambahan dana land capping untuk proyek jalan tol sebesar Rp 4,8 triliun dan tambahan dua proyek jalan tol Rp 3,59 triliun. Yang jelas angka ini masih bisa berubah lagi. Bisa naik, bahkan bisa juga turun lagi," tuturnya.

Dedy menuturkan, agar proyek-proyek infrastruktur yang ditawarkan bisa menarik minat kalangan investor, pemerintah mengupayakan optimalisasi uji kelayakan (feasibility study).

"Ini agar kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan sebelumnya. Tahun 2005 kita adakan Infrastructure Summit dimana 101 proyek infrastruktur ditawarkan, tapi hingga saat ini tidak ada satu pun yang jalan karena feasibility study-nya tidak ada sehingga kurang menarik minat investor,"
paparnya.

Dituturkannya untuk tahun 2009 sendiri kebutuhan pendanaan infrastruktur lewat mekanisme PPP ini adalah sebesar Rp 80,93 triliun, dan sebesar Rp 32,92 triliun lewat mekanisme alokasi DIPA di RAPBN 2009.

Untuk listrik dialokasikan Rp 13,44 triliun lewat APBN dan Rp 14,95 triliun
lewat PPP, air Rp 1,8 triliun lewat APBN dan Rp 5,02 triliun lewat PPP, kemudian jalan tol Rp 6,96 triliun lewat APBN dan Rp 29,21 triliun lewat PPP, Pelabuhan Rp 1,99 trilun lewat APBN dan Rp 1,53 triliun lewat PPP, Bandara Rp 2,72 triliun lewat APBN dan Rp 3,17 triliun lewat PPP, Kereta Api Rp 3,61 triliun lewat APBN dan Rp 12,15 triliun lewat PPP, lalu untuk perumahan Rp 2,4 triliun lewat APBN dan Rp 14,9 triliun lewat PPP.

(dnl/ddn)