3 PR Pemerintah Perbaiki Kemudahan Berbisnis

Jakarta - Setidaknya ada tiga masalah utama penyebab Indonesia turun dua peringkat dalam kemudahan berbisnis. Indonesia akan sulit mendongkrak kembali peringkatnya jika tidak segera membereskan biang keladi permasalahan tersebut.

Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Aspindo) Sofyan Wanandi, ketiga masalah tersebut adalah kurangnya infrastruktur, birokrasi dan kepastian hukum.

"Bagaimana kita mau investasi, kalau listriknya saja tidak ada, jalanan tambah macet, lapangan udara dan pelabuhan tambah ruwet. Semua menjadi high cost bagi kami. Jadi terlambatlah," ujarnya ketika dihubungi detikFinance, Rabu (10/9/2008).

Sofyan menambahkan, masalah birokrasi juga menjadi kendala terutama dalam penyelesaian sengketa tanah. Tidak hanya banyak yang tumpang tindih, tapi juga proses pembebasan lahan butuh waktu yang lama dan rumit.

Ditambah lagi masalah UU, peraturan dan kepastian pelaksanaannya yang dinilai tidak mendukung proses kemudahan investasi. Ia mencontohkan negative list dalam UU Penanaman Modal yang memberi kesan Indonesia memang tidak menerima secara terbuka investor asing.

Sofyan mengakui pemerintah sudah melakukan beberapa langkah untuk memperbaiki ketiga masalah tersebut. Tapi sayangnya, semua upaya pemerintah dinilai terlambat dan ketinggalan dari negara-negara lain.

"Itu semua telat. Sekarang buktinya PLN tidak bisa kasih kita listrik. Kepastian hukum dan aturan juga susah sekali. Setiap ganti pemerintah, ganti aturan. Bagaimana kita mau bikin rencana jangka panjang kalau setiap tahun atau lima tahun aturannya berubah?" keluhnya. (lih/qom)