IPO Garuda, KS dan BTN Disetujui

Jakarta - DPR dan pemerintah akhirnya menyetujui privatisasi tiga BUMN yakni PT Garuda Indonesia, PT Krakatau Steel dan PT Bank Tabungan Negara (BTN).

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi XI Asman Abnur di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (18/9/2008).

"Rapat memutuskan setuju bagi tiga BUMN tersebut, sedangkan sisanya yaitu PT Yodya Karya dan PTPN III, IV, VII akan dibahas lebih lanjut," katanya

PT Garuda Indonesia disetujui untuk melakukan privatisasi lewat mekanisme penawaran umum saham perdana alias initial public offering (IPO) dengan maksimal pelepasan saham 40%. Begitu pula dengan PT Krakatau Steel dan BTN dengan mekanisme yang sama hanya porsi pelepasan sahamnya lebih kecil, masing-masing 30%.

Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil mengaku sedikit lega setelah tiga BUMN yang akan diprivatisasi sudah mendapat persetujuan dari DPR.
 
"Untuk yang lainnya moga-moga bisa cepat dibahas dan mendapat persetujuan juga," ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah masih belum bisa menentukan waktu yang tepat untuk melakukan privatisasi ketiga perusahaan plat merah tersebut. Ia mengatakan, semuanya tergantung dari kondisi pasar.
 
"Yang penting sekarang kami sudah dapat izin, kalau kondisi pasar tetap memburuk ya kami tunggu hingga tahun depan," katanya.
 
Ia menambahkan, sekarang ini kondisi pasar sangat tidak memungkinkan untuk IPO. Berbeda dengan awal tahun kemarin ketika pasar masih kondusif. "Sayangnya dulu kita belum dapat izin, kalau sekarang kan kami bisa masuk pasar kapan saja ketika saatnya dirasa tepat," tuturnya.
 
Mengenai masalah pemilihan penjamin emisi, Ia mengaku akan membicarakan lebih lanjut bersama tiga calon emiten tersebut.
 
Sementara itu di tempat yang sama Direktur Utama BTN Iqbal Latanro mengatakan, pemilihan underwriter proses IPO masih dalam proses. Ia mengaku saat ini sudah ada lima nama calon penjamin emisi yang diajukan ke Meneg BUMN.
 
"Nanti kita lihat prosesnya, yang memenuhi syarat yang mana saja. Idealnya kan nanti dipilih tiga penjamin emisi," imbuhnya.
 
Secara terpisah, Direktur Utama Garuda Emirsyah Satar mengatakan, pihaknya belum menentukan waktu yang tepat untuk melakukan privatisasi. "Rencananya kan 2009, saya mau bicara dulu dengan pak menteri. Setelah itu baru kita tentukan," tuturnya. (ang/ddn)