.webp)
Langkah ini ditempuh untuk menekan membanjirnya produk-produk impor yang kian hari terus merajai pasar dalam negeri termasuk dari produk-produk China yang berdampak buruk bagi Industri dalam negeri.
Demikian dikatakan oleh Ketua Komite Tetap Fiskal dan Moneter Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bambang Soesatyo kepada detikFinance, Sabtu (20/9/2008).
Bambang menjelaskan, sekarang ini produk dan jasa dalam negeri memerlukan proteksi karena industri nasional memerlukan ruang gerak agar bisa terus tumbuh. Pergerakan sektor riil sekarang ini, lanjut Bambang, amat sulit bergerak, artinya pertumbuhan industri dalam negeri mulai terhambat.
"Untuk kepentingan masa depan bangsa, proteksi terhadap barang dan jasa bisa saja diupayakan. Proteksi dengan tarif memang tidak lazim lagi. Banyak negara memberi perlindungan dengan hambatan non-tarif," ujarnya.
Perlindungan dengan hambatan non tarif ini, dikatakan Bambang bisa meliputi pada standar mutu hingga standar hiegienis, yang bisa dikaitkan dengan berbagai aspek seperti isu lingkungan hidup, isu pekerja anak-anak. Selama ini sudah diterapkan oleh negara-negara maju seperti Uni Eropa terhadap produk-produk Indonesia.
"Menurut kadin, pemerintah bisa memproteksi produksi industri dan jasa lokal dengan menerapkan hambatan non tarif," jelasnya.
Ia mencontohkan langkah penghambatan non tarif bisa diterapkan khususnya bagi produk-produk elektronik dan sepeda motor hingga mainan anak-anak dari China, agar tidak mudah masuk ke pasar dalam negeri.
"Naikkan pula standar higienis obat-obatan dan kosmetika dari China untuk melindungi konsumen dalam negeri," seru Bambang.
Menurut Bambang, selain menerapkan hambatan non-tarif, pemerintah juga harus memerangi penyelundupan barang barang impor yang belakangan sangat marak seperti produk tekstil dan tekstil, lampu hemat energi, mainan anak-anak, elektronik dan banyak lainnya yang umumnya banyak berasal dari produk China.
"Penyelundupan ikut menghancurkan produk industri dalam negeri," pungkasnya.
(hen/qom)
