Pemerintah Tambah Modal Awal PPA Rp 2 Triliun

Pemerintah Tambah Modal Awal PPA Rp 2 Triliun

- detikFinance
Minggu, 21 Sep 2008 13:54 WIB
Pemerintah Tambah Modal Awal PPA Rp 2 Triliun
Merak, - Kementrian BUMN berencana menambah modal awal Perusahaan Pengelola Aset (PPA) sebanyak Rp 2 triliun setelah dinobatkan sebagai 'dokter' bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sedang bermasalah.

Demikian diungkapkan Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil disela-sela kunjungan ke Kantor Cabang Merak PT Indonesia Ferry, Merak Banten, Minggu (21/9/2008).

"Setelah Merpati, akan ada beberapa perusahaan lagi yang diasuh PPA tahun depan. Untuk itu PPA perlu tambahan modal awal. Jangan sampai tujuannya untuk menyehatkan BUMN tapi malah PPA sendiri tidak sehat karena masalah keuangan," jelasnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menambahkan, sebelumnya dana untuk modal awal PPA sudah diajukan dalam RAPBN 2009 sebesar Rp 1,5 triliun . Sedangkan dana tambahan sebesar Rp 2 triliun saat ini sudah diajukan kepada DPR namun masih belum mendapat persetujuan.

Tambah Pasien

Setelah merawat PT Merrpati, Sofyan mengatakan akan ada beberapa tambahan BUMN lain tahun depan. Salah satunya yang sedang diincar yaitu PT Djakarta Lyod dan PT PAL.

"BUMN yang dikelola oleh PPA itu bisa dalam keadaan rugi atau tidak punya kemampuan meminjam uang dari bank. Nanti tugasnya PPA setelah masuk memberikan sedikit credit enhance sehingga BUMN tersebut bisa mencari pinjaman bank," ujarnya

Untuk PT PAL sendiri, menurut Sofyan, kondisi keuangannya masih bagus hanya saja tahun ini mereka terlalu ambisius dengan melakukan 20 kontrak penyediaan kapal sekaligus dengan harga tetap.

"Sekarang mereka kesulitan dengan harga komoditi yang sempat meningkat belum juga ditambah hutang-hutang sebelumnya," imbuhnya. Sedangkan PT Djakart Lyod mengalami kesulitan akibat terus menerus rugi beberapa tahun sebelumnya.

Ia menambahkan, mengenai Keputusan Menteri tentang syarat BUMN yang bisa dikelola sementara oleh PPA saat ini sudah ada di tangan Kementrian dan akan dibahas lebih lanjut bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani. (ang/lih)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads