.webp)
Demikian disampaikan Kepala BPH Migas Tubagus Haryono usai bertemu Menteri ESDM di Gedung Departemen ESDM, Jakarta, Senin (22/9/2008).
"Kami akan mengusulkan lagi pembatasan penggunaan premium dengan smart card. Dengan begini, kita mencoba melakukan manajemen di sisi demand, selama ini kan baru di sisi supply," katanya.
Usulan penerapan smart card untuk 2009 ini memang belum dimasukkan ke RAPBN 2009, namun akan diajukan melalui RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Lembaga).
Dalam RAPBN 2009, kuota BBM bersubsidi ditetapkan sebesar 36,68 juta kiloliter. Sehingga pemberlakukan smart card diharapkan bisa mengurangi kuota tersebut.
"Kita harap pelaksanaannya bisa dilakukan sejak awal tahun. Tapi kan ini baru usulan, kita lihat saja nanti," katanya.
Untuk metode dan mekanismenya akan menggunakan rancangan yang sudah disiapkan sebelumnya. Seperti penggunaan chip electric dan pilot project di Jakarta.
Sebelumnya, pemerintah sudah mengalokasikan Rp 300 miliar untuk persiapan program smart card. BPH Migas pun sudah melakukan berbagai survey untuk menentukan berapa konsumsi riil BBM di masyarakat.
Namun nyatanya smart card urung dilakukan tahun ini. Sementara untuk penerapan tahun depan pun BPH Migas mengaku belum bisa menyebutkan penghematannya. (lih/ddn)
