Pemerintah Buka Impor LNG

Jakarta - Pemerintah membuka kemungkinan impor LNG untuk memasok terminal penerima LNG yang akan dibangun konsorsium PGN, PLN dan Pertamina di Jawa Barat. Terminal penerima LNG tersebut masih kekurangan pasokan LNG sebesar 1,5 juta ton.

Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro menyatakannya usai membuka fit and proper test anggota Dewan Energi Nasional di Komisi VII, Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (23/9/2008).

"Prinsipnya, ekspor dan impor, asal layak secara keekonomian. Karena dalam UU tidak tertutup kemungkinan itu," katanya.

Purnomo memisalkan, jika membeli LNG dari dalam negeri harganya US$ 3/mmbtu namun di luar harganya bisa US$ 1,5/mmbtu, maka akan lebih baik impor. Sementara LNG yang berasal dalam negeri bisa diekspor.

Kapasitas keekonomian terminal penerima LNG tersebut adalah 3 juta ton. Namun saat ini kepastian pasokan yang didapat baru 1,5 juta ton dari Total Indonesia (Kalimantan), sehingga masih mencari tambahan 1,5 juta ton lainnya. Purnomo menambahkan, alternatif pasokan tambahan LNG adalah dari Tangguh train 3, Papua dan Senoro, Sulawesi.

"Sementara masuk dari Total Indonesie dan kami juga buka dari Senoro, Tangguh 3. Tapi harus dimulai. Pemerintah sudah membuka pintu, pelaku bisnis mulai melakukan pembahasan," katanya.

Sementara Dirut PGN Hendi P Santoso yang dikonfirmasi mengenai kemungkinan impor LNG ini semalam, mengaku harga LNG impor bisa jadi tidak masuk akal. Meskipun harga LNG-nya lebih murah, tetapi biaya transportasinya akan sangat mahal. "Kalau impor nggak masuk akal harganya. Terutama biaya transportasinya. Jadi harus dari domestik," katanya.

Hendi berharap, terminal penerima LNG ini segera mendapatkan kepastian sisa pasokan LNG sebesar 1,5 juta ton.

Karena jika tidak segera mendapat kepastian, maka proyek pembangunannya tidak bisa dimulai. Akibatnya, LNG dari Total Indonesie di Kaltim yang sudah siap pada 2011-2012 tidak bisa terserap.

"Kalau tidak terserap, ya akan mereka ekspor," kata Hendi.

Jika LNG dari Total Indonesie diekspor, maka terminal penerima yang digarap konsorsium ini kembali terlunta-lunta karena kehilangan pasokannya lagi.

Proses konstruksi terminal penerima LNG di Jawa Barat ini memakan waktu sekitar 3-4 tahun. Jika harus bisa menyerap LNG dari Total pada 2011-2012, maka konstruksi seharusnya sudah mulai dilakukan pada awal 2009.

Hendi menambahkan, terminal ini baru mencapai keekonomiannya jika dibangun dengan kapasitas 3 juta ton. Karena jika dipaksa dibangun pada kapasitas 1,5 juta ton, selisih modalnya hanya 10% lebih rendah dibanding dengan membangun kapasitas 3 juta ton.

Selain itu harga produknya akan jauh lebih mahal jika terminal dibangun dengan kapasitas 1,5 juta ton sehingga bisa tidak terserap konsumen.

"Untuk bangun 1,5 juta ton dan 3 juta ton, biayanya hanya beda 10%. Kalau dipaksa 1,5 juta ton, outputnya mahal sekali. Harga di pelanggan juga jadi tinggi," katanya.

Jika mengambil contoh pembangunan terminal penerima di Fujian yang akan menerima LNG dari Tangguh, biaya yang diperlukan untuk membangun 3 juta ton sekitar US$ 1 miliar. (lih/ddn)